Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Baswaslu Sidang Kasus TSM Paslon Amiruddin-Boy

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DISIDANGKAN : Bawaslu sidangkan kasus TSM paslon nomor urut 1, di Pilkada Kabupaten Buol, Selasa (10/1). (Foto: Muchsin Sirajudin)

PALU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng menyidangkan perkara dugaan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan tim kampanye pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Pilkada Kabupaten Buol Amirudin Rauf-Abdullah Batalipu (Boy), Selasa (10/1).

Sidang perdana kasus TSM di Pilkada Kabupaten Buol itu, dipimpin Ketua Bawaslu Sulteng Dr Ratna Dewi Petalolo, didampingi dua pimpinan Bawaslu Asrifai SIP MSi dan Zaidul Mokoagouw SSos, menghadirkan dua kuasa hukum dari pelapor dan terlapor. Pelapor dari tim kampanye paslon Syamsudin Koloi-Nurseha Batalipu diwakili kuasa hukumnya yaitu Sahrudin Douw SH, sedangkan terlapor diwakili Amerullah SH.

Pimpinan sidang Ratna Dewi Petalolo meminta kepada pelapor membacakan laporannya tentang upaya TSM yang dilakukan oleh terlapor yakni kandidat nomor urut 1 Amirudin Rauf-Abdullah Batalipu, ketua tim kampanye Ramli Kadadia, dan Ilham Olii. “ Barang bukti yang bisa kami tampilkan disini adalah Kartu Beramal yang disebarkan oleh paslon nomor urut 1, dan surat dukungan.

Kartu Beramal itu berasal dari paslon nomor urut 1, yang isinya menjanjikan akan memberikan semacam janji biaya berobat untuk warga Buol yang memilih paslon nomor urut 1 di hari H Pilkada nanti, “ papar Sahrudin.

Sedangkan sanggahan dari terlapor, yang dibacakan kuasa hukum Amerullah SH, menyanggah secara keseluruhan laporan yang dilakukan oleh Pelapor. Meminta kepada majelis yang menyidangkan perkara itu untuk memolak semua laporan dari pelapor, bahwa laporan itu tidak berdasar dan tidak jelas, hanya karena kepentingan politik semata.

Sidang hari itu akhirnya ditunda hingga hari Kamis (12/1) nanti, untuk mendengarkan kesaksian paslon nomor urut 1 bersama tim kampanyenya, berkenaan dengan pembuatan atau pencetakan Kartu beramal yang dilakukan oleh tim kampanye paslon nomor urut 1.

“Kami tunda sidang ini, untuk mendengarkan kesaksian dari paslon dan tim kampanye nomor urut 1. Karena saat ini, ketika kami ingin mendengarkan keterangan dari kuasa hukum, ternyata tidak bisa menjelaskan keberadaan Kartu Beramal itu, “ jelas Dewi, mengenai penundaan sidang.

Usai sidang, kepada wartawan, Ketua Bawaslu Sulteng, Ratna Dewi Petalolo, menjelaskan sidang TSM paslon di Pilkada serentak itu, merupakan kasus kedua di Indonesia. Kasus pertama terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Bawaslu di Pilkada serentak semakin kuat, memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi paslon bila terbukti melakukan pelanggaran TSM, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bawaslu.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.