Bawaslu Tunda Periksa Hidayat Lamakarate

- Periklanan -

PALU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) harus bersabar, untuk bisa memeriksa Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. Hidayat Lamakarate, M.Si. Pasalnya, ASN Pemprov Sulteng itu batal diperiksa karena masih berada di luar kota.

Sedianya, Kamis kemarin (9/1), Hidayat Lamakarate akan diperiksa Bawaslu untuk yang kedua kalinya, setelah dirinya diperiksa lembaga pengawas Pemilu ini pekan kemarin. “Sebenarnya hari ini pak Hidayat Lamakarate diperiksa terkait dengan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada. Tetapi beliau sedang keluar kota, sehingga kami menjadwalkan kembali untuk memeriksa pak Hidayat Lamakarate, hari ini, Jumat, pukul 14.00 Wita,” kata Ruslan Husen.

Terkait dugaan pelanggaran Pilkada, dijelaskan Ruslan Husen, saat masuk tahapan Pilkada (persiapan), telah ada contoh hasil Rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), memberikan sanksi hukuman kepada ASN (Provinsi Sulteng) karena memaparkan visi dan misi bakal calon (balon) kepala daerah.

Oleh Bawaslu, tegas Ruslan, dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lainnya, yang diatur di luar Undang-undang Pilkada. Netralitas, Norma Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta Surat Edaran (SE) Menteri Pendayaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Tahun 2017 dan 2019.

“Atas dasar hukum tersebut, Men PAN RB, Mendagri, Komisi Ombusman, KASN,  BKN, dan Bawaslu memiliki kewenangan pengawasan, dan penanganan pelanggaran netralitas ASN,” ungkapnya.

Dikatakannya, dugaan pelanggaran berupa bukti dan kajian direkomendasikan ke instansi berwenang misalnya ke  KASN untuk ditindaklanjut sesuai ketentuan.

- Periklanan -

Pantauan Radar Sulteng, fakta yang terjadi di lapangan saat ini, banyak ASN khususnya di Sulteng tidak menggubris aturan-aturan tersebut di atas.  Rekomendasi sanksi KASN terlihat lentur, tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Terbukti, dipanggilnya kembali Hidayat Lamakarate oleh Bawaslu dengan kasus yang sama, dan kasus-kasus ASN lainnya. Ini membuat kerja-kerja Bawaslu “terlihat” menjadi sia-sia.

Diberitakan sebelumnya, dua ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, masing-masing Hasanuddin Atjo dan Bartholomeus Tandigala, harus berurusan dengan Bawaslu Sulteng, terkait posisi mereka sebagai ASN yang harus netral dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Klarifikasi dan pemeriksaan ini mengikuti apa yang sudah dilakukan Bawaslu terhadap Hidayat Lamakarate yang dua kali diperiksa.

Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, didampingi anggota Bawaslu Sulteng lainnya Sutarmin Ahmad, Jamrin Jainaz, dan Darmiati, dalam keterangan usai melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dua ASN Pemprov Sulteng,  Rabu (8/1), menyatakan Hasanuddin Atjo yang sehari-harinya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng dimintai klarifikasinya oleh Bawaslu terkait temuan pemaparan visi dan misi di beberapa partai politik yang akan berencana maju sebagai bakal calon (Balon) kepala daerah di Provinsi Sulteng.

Sedangkan Bartholemeus, sehari-hari sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulteng diperiksa dan dimintai keterangan terkait pemasangan baliho di sejumlah titik di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Jadi ada dua hal yang kami tanyakan kepada kedua ASN ini. Yaitu kepada Hasanuddin Atjo kapasitasnya sebagai ASN kami temukan adanya pendaftaran di beberapa partai dan telah memaparkan visi dan misinya di partai-partai tersebut. Pak Hasanuddin ini kami mintai klarifikasinya. Kemudian Bartholemeus Tandigala kami tanyakan soal temuan kami dari Bawaslu tentang pemasangan baliho pak Bartholemeus yang masih berstatus ASN di sejumlah wilayah yang ada di Sulwesi Tengah ini, terkait dengan apakah dirinya akan maju sebagai bakal calon kandidat kepala daerah, “ jelas Ruslan Husen.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Ruslan Husen menandaskan, dari hasil penindakan nantinya Bawaslu Sulteng sesuai dengan ketentuan akan mengumpulkan bukti dan juga kajian. “Atas bukti dan kajian akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” jelasnya.

Perlu diketahui, Undang-undang tentang aparatur sipil negara (ASN), Undang-undang 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada juga PP 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga dukung dengan surat edaran, baik dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun 2019 yakni ASN dilarang berafiliasi, memberikan dukungan kepada salah satu calon ataupun terlibat dalam kegiatan politik praktis.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.