Banyak Proyek di Lindu Tidak Diketahui Camat

- Periklanan -

RESES : Para Kades dan wmasyarakat Kecamatan Lindu saat mengikuti reses DPRD Sigi di Lindu. (Foto: Pos Palu/Moh. Fadlin)

SIGI-Diketahu pada tahun 2016 lalu banyak proyek APBD mupun APBN di Kecamatan Lindu tidak diketahui pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa. Akibatnya menuai sorotan dari pihak kecamatan dan kepala desa (Kades) saat Reses DPRD Sigi, baru-baru ini.

Camat Lindu Achim Pampo menyatakan, berdasarkan informasi dari para Kades di Kecamatan Lindu, setiap pekerjaan yang mengunakan anggaran baik kabupaten maupun Provinsi Sulawesi Tengah pihak kontraktor pelaksana pekerjaan tidak melapor

” Mereka seenaknya saja masuk di Kecamatan Lindu melakukan pekerjaan tidak melapor, sehingga tidak diketahui keberadaanya. Padahal pemerintah kecamatan dan pemdes harus mengetahui sejauh mana realisasi pekerjaanya, apakah sudah sesuai bestek dan mengunakan papan proyek atau tidak, ” kesal Camat Achim.

- Periklanan -

Kata Achim, Bupati Sigi Mohamad Irwan sebelumnya sudah menyampaikan setiap pekerjaan yang masuk ke kecamatan harus melaporkan pada pihak kecamatan maupun pemerintah desa. Jika ada kontraktor minta tanda tangan tentang realisasi pekerjaan kalau tidak melapor jangan ditandatangangi berkasnya.

Hal yang sama disampaikan Kades Tomado, Yosep Todera, sudah lima tahun pihaknya menjabat sebagai Kades Tomado, sudah sekian banyak pekerjaan yang masuk didesanya banyak yang tidak diketahui siapa kontraktor dan CV apa yang mengelola proyek tersebut.

” Selama saya menjabat kepala desa hasil pekerjaan di Desa Tomado yang dilakukaan oleh pihak kontraktor tidak ada ditandatangani oleh kepala desa. Mungkin saja tandatangan kami dipalsukan dan cap desa hanya dibuat seakan kami sebagai kades tidak dihargai, inikan sudah keterlaluan,”ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Alia Idrus Anggota DPRD Sigi dari Dapil Kulawi, Lindu, Kulawi Selatan dan Pipikoro menyatakan berdasarkan keluhan camat, Kades dan masyarakat Lindu tentang proyek yang masuk tidak melapor, maka hal ini akan saya sampaikan pada pihak dinas maupun Bupati Sigi Mohamad Irwan agar setiap perusahaan CV maupun PT yang melanggar agar diblacklist perusahaanya.

” Karena pemerintah kecamatan dan pemerintah berhak mengetahui pekerjaan yang masuk ke wilayahnya, tetapi yang terjadi hingga saat ini mereka tidak melapor, saya berharap peran pihak dinas yang terkait di tahun 2017 ini harus lebih tegas lagi dari sebelumnya,”tandasnya.(lin)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.