Bahas BLK Sulteng dengan Menaker untuk Ditangani Pusat

- Periklanan -

PALU-Baru-baru ini DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) keluar daerah. Kali ini tujuannya menuju Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan beberapa Kementerian, diantaranya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), seperti yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Sulteng.

Salah seorang anggota Komisi II DPRD Sulteng, H. Zainal Daud, kepada Radar Sulteng menjelaskan Korkom ke luar daerah, yang dituju adalah Kemenaker, dan di Badan Pendapatan Daerah (BPD) Pemprov DKI Jakarta.

Disebutkan Zainal Daud, dirinya selaku anggota Komisi II ke Jakarta menemani Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulteng, Arnold Firdaus, bersama Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Sulteng, yang ingin melakukan konsultasi dan koordinasi terkait status BLK Sulteng.

“Yah kami di sana audens dan bersilaturahmi dengan ibu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, “ tutur H. Zainal Daud kepada Radar Sulteng, Jumat (31/1).

Banyak hal yang dibicarakan, diantaranya adalah persoalan BLK Sulteng, yang sudah lama diusulkan untuk diserahkan ke pusat, supaya pembiayaannya lebih baik lagi. Sifatnya UPTP, atau BLK perwakilan pusat. Tetapi sekarang ini masih banyak kendalanya. Karena diwaktu yang lalu terkendala pada Wakil Presiden (Wapres), sehingga belum terealisasi permohonan Pemprov Sulteng.

“Nah ini mau diulang lagi dengan Menteri yang baru. Direncanakan daerah bisa menyerahkan kewenangan ini ke pusat. Sifatnya UPTP. Sehingga banyak hal-hal yang ingin didapatkan. Sebab, kalau ditangani pusat peralatan-peralatan yang sudah kedaluarsa, misalnya perbengkelan yang dimiliki BLK itu bisa diperbaharui kembali, “ ungkap Zainal.

Menurutnya, proposal sudah diajukan kepada Menaker, dan mudah-mudahan disetujui. Bahkan menaker juga berencana akan datang ke Sulteng untuk melakukan kunjungan kerja (kunker). Sekaligus melihat dari dekat kondisi BLK di Sulteng.

“Karena pascabencana kan banyak alat-alat yang rusak dan terbengkalai. Inilah yang kita bahas kemarin bersama Kadis Naker Sulteng ke Jakarta, bagaimana pendekatan dengan pak Menteri, “ paparnya.

Dijelaskan, sejauh ini BLK masih kewenangan Pemprov Sulteng. Bahkan aktivitas pendidikan dan pelatihan di BLK masih ada. Cuma memang karena keterbatasan anggaran Pemprov sehingga peralatannya masih yang lama.

- Periklanan -

“Insya Allah dengan upaya ini, setelah kita ajukan proposal tersebut, mohon bantuan nya pusat. Andaikan masih lama proses pengalihannya. Kalau saya melihat, pemerintah pusat dari Direktur Jenderal (Dirjen)-nya yang menangani langsung bahwa bukan hanya BLK-nya saja yang diserahkan tetapi dengan personelnya sekalian, “ sebutnya.

Mengenai personel BLK, dalam hal ini staf pegawai BLK akan dialihkan status kepegawaiannya menjadi pegawai pusat (vertikal, red). “Insya Allah kalau ini bisa diperbaharui kembali, usulan untuk ditangani oleh pusat mudah-mudahan bisa terealisasi. Sehingga pembiayaannya dari pusat (menggunakan APBN), “ urainya.

Dulu masih menteri lama, tambah Zainal, sudah pernah diusulkan oleh gubernur, hanya saja karena banyak kendala-kendala saat itu sehingga belum terwujud, salah satunya saat itu masih ditangani oleh Wapres. Sehingga tidak turun prosesnya. Kalau masih provinsi berarti masih kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kedepan harapan kami, regulasinya bisa klop antara Kemneterian Tenaga Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, “ tandasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Tenaga Kerja juga menitip pesan kepada masyarakat Sulteng, terutama para buruh yang ada di daerah ini, bahwa kebijakan penataan kembali Undang-undang tenaga kerja (Omnibus law, red) merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi buruh dan mengayomi buruh, yang ada di seluruh Indonesia tanpa kecuali. “Sampaikan ke seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah, bahwa pemerintah sangat memperhatikan dan melindungi para buruh kita, “ ucap Zainal, mengutip pesan menteri.

Selain berkunjung ke Kemenaker, anggota DPRD Sulteng dari Komisi II, kata Zainal Daud, berkunjung ke Pemprov DKI Jakarta, untuk belajar persoalan-persoalan optimalisasi peningkatan pendapatan di sektor perpajakan, berupa alat bermotor, dan melihat sistem pelaporannya secara online, beserta regulasi-regulasinya.

“ Memang DKI Jakarta pendapatannya dari sisi pajak sampai puluhan triliun. Karena memang pendapatan mereka terfokus pada provinsi, tidak terbagi-bagi ke kabupaten. Karena di sana tingkat duanya masih bersifat administratif. Beda dengan kita di Sulawesi Tengah, kabupatennya otonom semuanya. Sehingga pendapatan-pendapatan banyak yang dikelola sendiri oleh kabupaten, “ paparnya.

Demikian juga, dengan adanya kendaraan-kendaraan perusahaan besar di perusahaan yang ada di Sulteng tetapi masih menggunakan pelat Jakarta. Apakah pelatnya sewa, atau belinya di Jakarta.

“ Dari kegiatan koordinasi ini, diperoleh informasi mereka (Pemprov DKI Jakarta), telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan kerjasama dengan Pemprov Sulteng. Karena selama ini kita kesusahan untuk menagih kendaraan perusahaan yang masih menggunakan pelat B Jakarta. Ini bagus, dalam rangka mengoptimalisasikan penerimaan pajak kendaraan bermotor, “ pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.