alexametrics Astaga, BPK Rekomendasikan Pemkab Buol Selesaikan Temuan Rp 5,8 Miliar – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Astaga, BPK Rekomendasikan Pemkab Buol Selesaikan Temuan Rp 5,8 Miliar

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BUOL-Meskipun sudah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) selama 5 tahun berturut turut berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol dibawah kepemimpinan Bupati H. Amirudin Rauf, saat ini masih tetap perhadapkan berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI terkait pemanfaatan anggaran tahun 2016-2017.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang diserahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, total jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti penyelesaian pertanggung jawabanya hingga saat ini adalah sebesar Rp 5,8 miliar lebih.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, BPK RI Perwakilan Sulteng telah merekomendasikan kepada Pemkab Buol tentang tindaklanjut penyelesaian temuan pemanfaatan anggaran tahun 2016-2017.

Dengan rincian antara lain, pemeriksaan atas belanja hibah dan belanja bantuan sosial tahun 2016 dan 2017 sampai dengan 30 September. Disimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja bantuan sosial belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Misalnya, item anggaran delapan mahasiswa penerima bantuan sosial untuk mahasiswa tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan tersebut, serta sebanyak 37 mahasiswa lainnya penerima bantuan sosial tersebut belum memenuhi persyaratan secara lengkap.

Selain itu data lain menyebutkan, penatausahaan bantuan sosial Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan (P3K) tidak sesuai mekanisme yang seharusnya. Seperti halnya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp 414,6 juta tidak tepat.

Termasuk pertanggungjawaban belanja hibah kepada KONI Kabupaten Buol, serta hibah pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan bantuan P3K, juga belum tertib.

Kemudian, penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan pertanggungjawabanya sesuai ketentuan batas waktu yang berlaku.
Selain Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, sesuai data yang diperoleh media ini, juga terdapat rekomendasi atas temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran termasuk denda dengan jumlah sebesar Rp 5,8 miliar.

“Ternyata bapak tau ceritanya, kira kira begitu bro ke APH juga terkait dengan Jaksa selaku pengacara Negara. Jadi pendekatan perdata, apakah ada soal menurut mas bro, ” ucap Kepala Inspektorat Kabupaten Buol Ariyanto Rioeh melalui aplikasi WhatsAPP (WA)nya menjawab pertanyaan wartawan.

Selanjutnya, ketika ditanyakan soal pendekatan perdata seperti apa yang dia maksud, dengan sedikit guyon Ariyanto terkesan menghindar, “Ah bapak bapancing terus ini, nanti saja ya kalo so di Buol. Ok bro, ” ujarnya.

Sementara, terkait temuan sesuai LHP BPK RI tersebut, menurut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buol, Drs. Moh Sufrizal Yusuf, MM, bahwa pihak Pemkab Buol berdasarkan rekomondasi BPK RI sudah menindaklanjutinya, dan bagi mereka belum menyelesaikan temuan itu disidangkan oleh Majelis Tuntutan Keuangan Daerah.

“ Apabila tidak, maka akan dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), “ ucap Sekkab Buol melalui aplikasi WhatsAPP (WA)nya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.