alexametrics Asrar Lolos Jeratan Pidana – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Asrar Lolos Jeratan Pidana

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

MORUT-Penyidikan pidana kasus dugaan pelanggaran Undang Undang Pilkada yang menjerat Bupati Morowali Utara (Morut), Moh. Asrar Abd. Samad resmi dihentikan. Ketetapan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Morut itu dikemukakan Ketua Bawaslu Morut Andi Zainuddin dalam konferensi pers di Kolonodale, Senin (6/7).

“Sentra Gakkumdu Morut resmi menghentikan penyidikan terhadap Bupati Morut Moh Asrar Abd Samad atas kasus dugaan pelanggaran UU Pilkada,” ujarnya.

Andi menjelaskan, penyidikan itu berawal dari penggantian atau penghentian tiga pejabat di lingkungan Pemkab Morut yang dilakukan Moh Asrar Abd Samad saat menjabat Pelaksana harian Bupati.

Ketiga pejabat itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah H Djira Kenjo, Kepala Bagian Umum dan Perlengakapan Rahmani Arumpone, dan  Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Muhammad Ridho Hamzah. Mereka selanjutnya ditugaskan sebagai Analis di instansi terpisah.
Tindakan Asrar itu kemudian dianggap memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Bawaslu selanjutnya merigistrasi temuannya ke Sentra Gakkumdu melalui laporan Nomor: 003/TM/PB/Kab/26.13/VI/2020.

Pada pembahasan kedua, Sentra Gakkumdu menaikan kasus 003/TM/PB/Kab/26.13/VI/2020 ke tingkat penyidikan dengan jeratan Pasal 190 UU 10/2016. Tindakan itu dipertegas melalui Laporan Polisi Nomor LP/132/VI/RES.1.24/2020/SPKT/RES.

Namun kemudian kasus itu dihentikan Sentra Gakkumdu pada pembahasan ketiga. Keputusan ini berdasarkan penilaian Penyidik Polres maupun Jaksa Penuntut yang tidak menemukan unsur pidana atas laporan tersebut.
Andi menyebutkan, penilaian itu didasari pertimbangan akibat terjadinya kekosongan aturan setelah keluarnya SK KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, tanggal 21 Maret 2020 terkait penonaktifan tahapan Pilkada. Sementara keputusan penundaan Penetapan Pasangan Calon diumumkan KPU melalui keputusan Nomor 5/2020 tanggal 12 Juni 2020.

“Penyidik menilai perbuatan terlapor dilakukan dalam tenggang waktu kekosongan tersebut, sehingga perbuatan terlapor tidak dapat di Pidana,” jelasnya.

Meski terbebas pasal pidana, Asrar akan berhadapan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika dua orang pejabat struktural yang digantinya, Rahmani dan Ridho melakukan perlawanan. Sementara Djira sudah pensiun dini.

Kemungkinan itu berdasarkan keterangan ahli hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang menjelaskan bahwa tindakan hukum Asrar pada proses penggantian pejabat tersebut cacat Yuridis akibat kesalahan prosedur.

Bawaslu sendiri melaporkan temuannya ke Gubernur Sulteng. Langkah itu sebagai sikap dari perbedaan pendapat di interen Sentra Gakkumdu.
Sebelumnya, Bawaslu berpendapat posisi Asrar selaku Wabup yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati secara atribusi, bukan mandat sebagaimana yang diamanahkan Pasal 88 UU 32/2014.

Laporan ini direspon Gubernur Longki Djanggola dengan instruksi pencabutan SK pergantian pejabat tersebut melalui surat Nomor : 130/342/Ro.Otda.

Tak sekadar kasus di atas, Bawaslu Morut juga membuat laporan terpisah bernomor 002/TM/PB/Kab/26.13/VI/2020. Kali ini tentang posisi Asrar sebagai Petahana jika maju di pilkada 2020. Sayangnya temuan yang disodorkan ke KPU Morut itu berujung kegagalan.

KPU berprinsip belum dapat melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, sebab tahapan penetapan pasangan calon pada Pilkada serentak baru dilaksanakan pada 23 September 2020. Dengan demikian Asrar lagi-lagi terbebas dari bidikan Bawaslu.

Terpisah, Bupati Morut Moh Asrar Abd Samad memastikan tidak lagi memperkarakan komisioner Bawaslu Morut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia justru mendorong badan pengawas itu lebih jeli dalam membaca dan memaknai regulasi sebelum bertindak.

“Saya anggap persoalan ini sudah selesai, tidak perlu lagi diperpanjang. Hanya saja kedepannya harus teliti sebelum bertindak,” sebut Asrar kepada Radar Sulteng baru-baru ini.

Ketika ditanya soal instruksi Gubernur, Bupati menyebut akan menjadi pertimbangan untuk mengembalikan mereka yang diganti ke jabatan semula.
“Soal mengembalikan pejabat lama ke posisinya semula, itu tergantung user. Nanti saja lihat perkembangannya,” tegas Asrar.(ham)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.