Aparat Kelurahan/Desa Berperan Cegah Radikalisme

- Periklanan -

PALU – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan upaya pencegahan dini terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme. Salah satunya, lewat edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, yang harus dilakukan lurah atau kepala desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Dari mereka lah, dapat mengidentifikasi sebanyak mungkin tokoh agama dan masyarakat yang bisa diajak berkerjasama untuk melakukan tindakan pencegahan terorisme. Penyampaian itu, disampaikan dalam kegiatan rembuk kelurahan dan desa tentang literasi informasi melalui Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulteng, Kamis (16/5) kemarin, di Swiissbell Hotel Silae Palu.
Kewaspadaan terhadap aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok jaringan teroris bukan hanya menjadi tugas dan tangungjawab pemerintah melainkan dibutuhkan kerjasama semua pihak secara bersama. Dalam uapaya pencegahan dini terhadap penyebaran paham radikal terorisme perlu diberikan edukasi dan pemahaman kepaa masyarakat sehingga penyebaran paham radikal terorisme dapat dicegah sedini mungkin.
“Tujuanya agar tidak berkembang ditengah masyarakat luas terutama yang tinggal didaerah pedesaan, dimana masih banyak masyarakat yang kurang peduli tentang pemahaman ideology paham radikal terorisme, sehingga menjadi rentan berpotensi meyuburkan jaringan terorisme,” kata Deputi Bidang Pencegahan , Perlindungan, dan Deradikalisasi, Hendri Paruhuman Lubis.
Menurutnya, stakeholders sangat dibutuhkan dalam rangka pencegahan paham radikal dan terorisme didaerah dengan melibatkan perwakilan pemerintah, Lurah dan Kepala Desa, sebab aparatur Lurah dan Desa merupakan ujung tombak, sebab kegiatannya selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengetahui dinamika perkembangan lingkungan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. “Begitu pula dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa merupakan aparat yang selalu melakukan kunjungan Khamtibmas secara rutin atas wilayah operasinya,” ujar Hendri.
Hendri menyampaikan, bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya terhadap masyarakat sangat besar. Tidak sebatas hanya pada jatuhnya korban jiwa dan luka, akan tetapi juga kerusakan fasilitas umum. Sehingga Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. “Masih banyak fenomena atau gejala yang menunjukkan makin berkembangnya paham radikal dalam masyarakat, berbagai lembaga pendidikan dan sejumlah wilayah baru,” sebutnya.
Seperti yang terlihat, keterkaitan dengan internet, dimana internet sebagai sarana yang mudah dan cepat bagi orang-orang yang belum dan sudah terpengaruh atau simpati dengan ide-ide radikal untuk mengekspresikan kepercayaannya. “Internet dan media sosial telah mempercepat proses radikalisasi dan terbentuknya sesorang menjadi seorang teroris butuh waktu 5 sampai 6 tahun, namun melalui internet dan Medsos hanya butuh 0 sampai 2 tahun saja,” ungkap Hendri.
Sehingga upaya penanggulangan terorisme yang paling efektif dilakukan dengan memberdayakan sumber daya nasional, serta berporos pada kemitraan. “Meskipun teroris memiliki dimensi regional dan internasional, penanggulangan dan penyelesaian masalah teroris yang paling ideal sesungguhnya berada pada arah lokal dan nasional,” jelas Hendri. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.