Anwar Hafid : Kedepankan Testing dan Vaksinasi Ketimbang Batasi Aktifitas Ekonomi

- Periklanan -

PALU – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak akan efektif bila kegiatan testing maupun vaksinasi tidak massif diakukan pemerintah. Pemerintah Daerah pun, diminta tidak hanya ikut-ikutan dalam penerapan PPKM, sebelum melihat kondisi masyarakat kecil yang bakal terdampak adanya PPKM.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI, Dapil Sulteng, H Anwar Hafid menanggapi, situasi yang berkembang saat ini. Sebagaimana diketahui, bahwa Kota Palu dan Morowali Utara masuk dalam daftar daerah yang menerapkan PPKM Level 4.

Anwar mengatakan, penanganan Pandemi ini sudah berjalan selama dua tahun. Ibarat perang, musuh yang dilawan tidak kelihatan. Sehingga, dalam mengambil kebijakan, pemerintah tidak boleh salah dalam melangkah.

“Saya ingin mengutip pernyataan Prof H Zainal Abidin, yang mengatakan dalam kondisi normal, pada dasarnya semua orang sehat sampai ada yang terbukti sakit. Sedang dalam kondisi pandemi ini, semua orang sakit sampai terbukti sehat. Begitu lah seharusnya cara pandang pemerintah dalam menangani pandemi ini,” ungkap Anwar, saat membuka wawancara bersama Radar Sulteng, Selasa (27/7/2021).

Untuk itu, kata dia, bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam masa PPKM ini, jangan meyamaratakan dengan daerah lain. Sebab, dalam penerapannya pun, pemerintah masih melihat aktifitas yang sifatnya kritikal, esensial dan non esensial. “Sehingga, pemerintah daerah juga jangan menyamaratakan, kebijakan di daerah lain dengan di daerah kita. Jangan ikut-ikutan, harus situasional dan menyesuaikan dengan kondisi daerah kita,” tutur Anwar.

- Periklanan -

Berkaca dengan situasi di Sulawesi Tengah saat ini, disampaikan Anwar, yang paling tepat dilakukan ketimbang membatasi aktifitas ekonomi mereka yang sehat, yakni dengan mengedepankan testing. Hal itu harus diambil, ketika pemerintah daerah tidak mampu menjamin kebutuhan masyarakat yang dibatasi aktifitasya. “Ketimbang harus mengurung mereka yang sehat, dan membunuh ekonominya, kenapa tidak yang dimassifkan adalah testing (pemeriksaan menggunakan rapid antigen), agar mereka yang positif cepat ditangani, dan yang sehat bisa tetap beraktifitas,” ungkap Anwar.

Kedua, kata dia, yang perlu dilakukan yakni dengan memperbanyak vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Sehingga dengan testing dan vaksin yang massif, maka ekonomi masyarakat bisa tetap berjalan. Jangan hanya fokus memutus penyebaran saja, namun tidak memikirkan kehidupan ekonomi masyarakat. Penyebaran Covid-19, seharusnya bisa ditekan, jika pemerintah serius dalam menangani pandemi ini. “Hari ini saya ingin katakan, pemerintah kita belum 100 persen dalam penanganan Covid-19, yang membutuhkan anggaran besar,” tegas Bupati Morowali dua periode ini.

Seharusya, jika pemerintah benar-benar serius, maka masyarakat selama 14 hari, dilarang keluar rumah, namun harus dijamin kebutuhannya. Undang-undangnya, padahal sudah jelas yakni terkait Undang-undang tentang karantina, di mana seluruh daaerah dapat diberlakukan lockdown. “Namun pemerintah ambil aturan lain, karena belum mampu menjamin kebutuhan seluruh masyarakat,” katanya.

Indikasi ketidak seriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi ini, lanjut dia, bisa dilihat dari penggelontoran anggaran yang masih mementingkan pembangunan fisik yang tidak terlalu mendesak. Ketimbang menganggarkan pembangunan fisik, lebih baik dialihkan untuk membantu masyarakat dan membantu tenaga kesehatan. “Alihkan untuk bantuan kepada masyarakat serta rekrut lagi relawan dan siapkan fasilitas pendukung Rumah Sakit, itu yang lebih mendesak saat ini. Mendagri saja sudah uring-uringan lihat anggaran yang masih banyak belum difungsikan untuk kepentingan pandemi Covid-19,” paparnya.

*)Berita Selengkapnya Baca Koran Harian Radar Sulteng Edisi, Rabu 28 Juli 2021

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.