Anggota DPRD Tidak Ditetapkan Tersangka

Kejati Sebut Kemungkinan Akan Ada Tersangka Baru

- Periklanan -

PALU – Setelah sekian lama dalam proses penyidikan, akhirnya pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan juga tersangka dalam kasus dugaan korupsi kenaikan harga baja yang dilakukan oleh PT. Global Daya Manunggal (GDM) berdasarkan keputusan BANI yang dinyatakan tidak sah untuk dibayar.

Ada tiga orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka yakni, dua mantan Pejabat Pemkot Palu sebelumnya yakni ID dan SA, karena saat itu menyepakati adanya kenaikan harga tersebut, dan dari pihak PT Global yakni inisial NMR yang berkomunikasi langsung dengan pemerintah Kota Palu dalam upaya pembayaran. Akan tetapi ketiga tersangka tersebut belum dilakukan penahanan, dan masih bebas di wilayah Kota Palu dan Jakarta.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sulteng, Edward Malau, menyampaikan bahwa pihak Kejati telah menetapkan tersangka berdasarkan nomor surat perintah penyidikan nomor print-01/P.2/fd.1/06/2020 tertanggal 15 Juni 2020, dengan dugaan korupsi pembayaran biaya ekskalasi oleh pemerintah kota Palu kepada PT Global Daya Manunggal (GDM), setelah menemukan alat bukti yang cukup di mana terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan duplikasi pembayaran terhadap pekerjaan tambahan, ternyata pembayaran penyesuaian harga secara tidak sah tersebut karena dilakukan tanpa review APIP seperti BPKP.

Dimana pembayaran seharusnya dilakukan di tahun 2007, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui BANI merupakan sarana untuk menerima pembayaran dari anggaran negara secara tidak sah dan merugikan keuangan negara sebesar Rp14,5 miliar.
“Sebenarnya bahwa yang harus menentukan besarannya adalah oleh BPKP, sebab merekalah yang ahli menghitung. Kami telah menetapkan tersangka dua dari pemerintah Pemkot Palu, yakni insial ID dan S, kemudian satu rekanan dari PT Global Daya Manunggal inisial NMR, namun ketiganya belum di tahan,” ungkapnya saat memberikan press release terkait hasil penyidikan kasus, di Aula Kejati Sulteng, Rabu (26/8) kemarin.

Setelah ada persetujuan BANI, barulah adanya pertemuan di DPRD Kota Palu dengan rapat banggar yang tidak prosedural, dan terindikasi adanya suap atau gratifikasi proses pembahasan, sebab ada salah satu anggota DPRD yang telah mengembalikan uang sebesar Rp50 juta. “Uang ini sudah menjadi barang bukti dalam kasus suap yang mengalir ke anggota DPRD,” kata Edwar.

Terhadap kasus ini penyidik Kejati Sulteng telah memeriksa saksi sebanyak 53 orang, dan telah melakukan penggeladahan di Kantor DPRD Kota Palu, Dinas PU, Kantor PT GDM, kantor Bappeda Kota Palu, dan rumah tersangka. Sehingga berdasarkan barang bukti yang ada maka telah lengkap bukti pemulaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh inisial ID, S dan NMR serta kawan-kawan. “Kami tetapkan dulu tiga, dan sangat terbuka ada tersangka lainnya,” kata Edwar.

Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka tersebut yakni pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP
.
“Saya meminta kepada anggota dewan yang lain, yang merasa ada menerima untuk mengembalikan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sebab dengan adanya pengembalian berarti mereka (anggota DPRD Kota Palu) adalah bentuk kooperatif, karena kita menilai bahwa pembayaran uang sebesar Rp14 miliar lebih itu tidak sah, sehingga negara telah dirugikan dengan pembayaran jembatan tersebut,” ujarnya.

- Periklanan -

Sementara, Ahmad Hajar selaku koordinator tim penyidik kasus dugaan korupsi jembatan IV dari Kejaksaan Agung, menjelaskan bahwa sarana pembayaran melalui BANI adalah sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi, sebab putusan BANI adalah putusan yang ada di luar persidangan.

“Kami melihat di saat masyarakat Kota Palu sedang kesulitan ekonomi, masih ada yang memanfaatkan korupsi. Di saat jembatan sudah hancur tetapi kita masih dibebani untuk membayar. Padahal persetujuan pembayaran itu dirangkai dari kesepakatan yang tidak sah,” ujarnya.

Ditanya terkait apakah anggota DPRD yang mengambalikan uang tersebut tidak dipidana, pihak Kejati menyampaikan bahwa siapa anggota DPRD yang mengembalikan menjadi pertimbangan dalam pidana. Ahmad juga menegaskan, bahwa keputusan BANI bila mengacu pada Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa, proses yang dilakukan meski sampai pengadilan Ngeri dan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung itu adalah upaya penolakan eksekusi putusan BANI, yang sebenarnya yang dilakukan adalah upaya pembatalan putusan.

“Harusnya yang dilakukan adalah upaya pembatalan terhadap putusan, yang langsung ditujukkan ke MA bukan ke pengadilan Tinggi, jadi yang saat ini terjadi prosedurnya salah dan dasarnya juga salah, itulah yang tidak beres,” jelasnya.

Kemudian Ishak Cae yang sebelumnya menyampaikan tidak mengetahui sama sekali terkait dengan fee yang mengalir ke DPRD terkait dengan pembayaran jembatan IV Palu. Saat dikonfirmasi Radar Sulteng soal tawaran Kejati Sulteng yang meminta anggota DPRD yang merasa menerima segera mengembalikan sebelum ditetapkan sebagai tersangka ? Ishak Cae belum memberi respons melalui pesan Whatsapp, hanya terlihat tercentang biru bertanda pesan telah dibaca.

Sementara mantan anggota DPRD Kota Palu, Danawira Asri, menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali terkait uang tersebut. Justru sebaliknya, meminta agar dugaan kasus suap itu segera terungkap dan mendukung pihak Kejati mengungkap dana yang diduga juga mengalir ke sejumlah anggota DPRD.

“Loh justru saya ini anggota Banggar yang tidak tau soal uang itu, dan saya juga yang meminta Kejati segera ungkap siapa saja yang menerima suap itu, selain yang sudah mengembalikan, karena bisa jadi masih ada yang lainnya,” tegasnya.

Dalam hal ini, Hamsir, yang dikonfirmasi terpisah, menyatakan bahwa dirinya telah siap menjalani pidana, sebab uang yang dikembalikan sebagai bukti adanya suap di DPRD. Serta ia mengatakan bahwa tidak mungkin kalau ada anggota DPRD yang mau melakukan hal seperti dirinya, sebab risikonya tentunya berat untuk mengaku. “Kalau yang lainnya saya tidak tahu, yang jelas bukti saya pegang hanya ada tiga nama yang menerima,” ujarnya. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.