Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anggota DPRD Sulteng “Pesimis” Madago Raya Dapat Dituntaskan Dua Bulan

Operasi Sebaiknya Diberikan kepada TNI

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Anggota DPRD Sulteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Poso, Tojo Unauna (Touna), Morowali, dan Morowali Utara (Morut), Muhaimin Yunus Hadi, menyatakan dirinya sangat pesimis dengan target operasi dari Operasi Madago yang menargetkan hanya dua bulan untuk menumpas habis sembilan anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang tersisa dan kini masih bergerilya di gunung biru Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kepada para wartawan, Senin (7/6), Muhaimin menegaskan bahwa masalah penanganan keamanan di Kabupaten Poso ada beberapa hal yang kita sepakati bersama Kapolda Sulteng Brigjen Abd Rakhman Baso, selaku pemegang kekuasaan untuk operasi Madago Raya, saat rapat tertutup bersama anggota DPRD Sulteng beberapa waktu yang lalu, Rabu (2/6).
Dikatakan Muhaimin, dirinya merasa pesimis target operasi meringkus seluruh anggota MIT di Poso itu akan berhasil.

“Saya pesimis atas apa yang dihasilkan nati dua bulan kedepan, karena target operasi Madago Raya katanya dua bulan selesai. Minimal progress itu ada. Ada hasilnya. Misalnya satu atau dua orang tertangkap, “ tuturnya.
Menurutnya, dirinya berharap di Operasi Madago Raya adalah bagaimana penanganan secara menyeluruh dan komprehensif, bukan parsial, bukan sekat menyekat, penghimpitan gerakan anggota MIT, itu sudah usang. Kalau hanya mempersempit ruang gerak MIT itu bukan pengejaran namanya . Sama saja dengan tidak ada.

“Justeru itu saya katakan, pesimis akan keberhasilan Polda dengan Korem Tadulako di Sulawesi Tengah, “ sebutnya.

Dirinya memberikan pernyataan keras dan tegas seperti itu, agar tidak ada lagi korban berjatuhan sesudahnya. Sebab, dalam rapat terututup, yang dibahas Kapolda dan Danerm saat itu cuma upaya-upaya menyekat gerakan anggota MIT saja.

Selain upaya penyekatan anggota MIT itu, Kapolda juga membahas mengenai Pondok Pesantren yang disinyalir menggelar kegiatan yang terkontaminasi “radikal”, dicurigai tetapi tidak pernah dilakukan pemeriksaan.

“ Saya mengatakan kepada Kapolda dan Danrem saat rapat tertutup itu, berarti kalian bekerja tidak professional. Karena ingat, implementasi Undang-undang terorisme itu orang terkait saja, atau bapak curigai saja atau apa saja, ada undang-undangnya memeriksa orang. Namanya 7×24 jam dan itu hak daripada penegak hukum. Ini sama dengan adanya pembiaran dalam konteks pencegahan deradikalisasi, “ tegasnya.

Mengenai strategi penanganan MIT yang belum tuntas, Muhaimin meminta TNI dihadirkan di Poso menghadapi kelompok MIT itu.

“ Berikan kepada TNI, karena mereka memiliki knowledge yaitu ilmu dalam pertempuran. MIT ini kan bergerilya, tentu kita harus pakai namanya anti gerilya, hanya ada di tubuh TNI, bukan Polri, “ pintanya.

Muhaimin juga mengingatkan sekaligus menegaskan jangan ada ego sektoral dalam upaya penanganan keamanan. Serahkan kepada TNI demi kemaslahatan warga kita di Kabupaten Poso, Parigi Moutong dan di Kabupaten Sigi.
Muhaimain dalam pandangannya soal ada dua kubu di kelompok MIT, yang satu mau menyerahkan diri (Ali Kalora) dan tidak mau menyerah (kelompk Qatar), menegaskan, bahwa MIT itu tidak akan menyerah. Hal itu sudah dijelaskan oleh kepala BNPT Boy Rafi Ahmad, dan Intelijen Negara (BIN), MIT itu enggan menyerahkan diri.

“ Karena kenapa, mereka ini kan sudah nyata hidup mulia atau mati syahid. Artinya, ini perang ideologi. Karena ideologi kalau meryerahkan diri secara cuma-cuma mereka tidak mau. Sebab sudah ada beberapa catatan kami yang penting proses itu kan sudah jelas, “ tandasnya.

Mengenai operasi Madago Raya, seharusnya diperbanyak pasukan TNI, dan tongkat komando operasi diberikan kepada TNI. Muhaimin mengatakan, di tahun 2015 dirinya masih sebagai anggota DPRD Kabupaten Poso, pernah menghadap dan meminta langsung Presiden RI melalui Menteri Pertahanan RI, untuk menambah pasukan (berkualifikasi tempur). Hasilnya, pimpinan MIT saat itu Santoso pun tewas.

“ Sekali lagi harus TNI, karena Polisi terlihat sudah tidak sanggup lagi. Bayangkan operasi ini sudah 20 tahun lho lamanya tetapi belum bisa melumpuhkan MIT, “ bebernya.

Menurutnya, TNI itu maksimal, dan profsional dalam bekerja. TNI yang menjaga, mengejar (mengeksekusi, red) para dedengkot MIT.

“ Ini fakta, setelah turun TNI besar-besaran Santoso kan terbunuh saat itu. Ini salah satu tolok ukur kenapa harus TNI yang hadir sekarang, “ tegas politisi Partai Amanah Nasional (PAN) ini.

Muhaimin juga menyebut, tindakan anggota MIT sudah membabi buta, bukan lagi melihat satu faktor agama, semua korban MIT sekarang ada yang muslim, nasranai, dan Hindu.

Kalau misalnya toh tetap Polri yang bersikukuh memegang kendali, dan tidak mau memberikan kepada pihak lain di lapangan di Operasi Madago Raya, maka dirinya akan merasa kecewa, dan terus kecewa.

“ Saya jelas kecewa kalau masih Polri yang pegang komando operasi. Sebab dari dulu Polri yang pegang komando tetapi tidak pernah tuntas juga memberantas MIT ini. Dari tahun 1998 tidak pernah selesai. Karena, minta maaf, selama ini kami menganggap ini semua ada projek yang dilakukan oleh Polri di dalamnya, “ sebutnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.