PALU – Program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan Wali Kota Palu sebelumnya Rusdy Mastura berlabel Padat Karya, kini makin dikurangi. Pengurangan itu mulai dari jumlah anggaran, jumlah tenaga, hari kerja hingga lokasi yang dibersihkan.
Saat ini, pos anggaran program Padat Karya tidak lagi sebesar dulu yang hingga Rp30-an miliar setiap tahun. Di APBD 2017, Pemerintah Kota Palu mengajukan pemangkasan anggaran program Padat Karya yang mencapai Rp19 miliar. Kalangan DPRD Palu pun setuju pemangkasan yang persentasenya melebihi 50 persen tersebut.
“Kalau sebelum-sebelumnya, anggaran Padat Karya dialokasikan sebesar Rp36 miliar. Tahun ini tinggal sekitar Rp17 miliar,”kata Wali Kota Palu Hidayat baru-baru ini.
Akibat pemangkasan anggaran itu, jadwal kerja ikut menyesuaikan yang dulunya enam hari, sekarang tinggal dua hari kerja dalam sepekan. Imbasnya juga ke upah peserta Padat Karya yang tidak lagi sebesar Rp500 ribu per orang/bulan yang kini menjadi Rp250 ribu per orang/bulan.
Wali kota menyebutkan, pemangkasan program Padat Karya itu dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sebagainya. Ketiga sektor itu ditambah anggarannya sehingga lebih besar lagi.
Berhubung semua serba dikurangi, titik lokasi pembersihan pun tidak lagi dilakukan seperti di pinggir-pinggir jalan pada masing-masing kelurahan. Peserta Padat Karya tinggal membersihkan fasilitas umum dan rumah ibadah saja. Dua lokasi itu yang menjadi fokus mereka untuk dibersihkan selama 2017 nanti.
Perubahan durasi waktu kerja dilakukan, menurut wali kota bertujuan supaya peserta Padat Karya memiliki banyak waktu luang dalam melaksanakan aktivitasnya yang lain. “Ini kemungkinan akan berlaku selama lima tahun ke depan. Sebab, kami melihat pola begini lebih efektif dan lebih efisien modelnya dibanding sebelum-sebelumnya,”yakin Hidayat. (sur)
