Anggaran Pembuatan Hutan Kota Tidak Jauh dari Rp30 Miliar

- Periklanan -

Alat berat mematangkan lahan pada proyek pembangunan kawasan wisata hutan kota di Palu, Senin (13/3/2017). (Foto: Mugni Supardi)

Ketua DPRD Palu Pertanyakan Surat Penyerahan Lokasi

PALU – Pembuatan hutan kota di bukit Jabal Nur adalah pekerjaan multi sektor yang melibatkan beberapa OPD diantaranya adalah Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan.

Menurut Ketua DPRD Palu Iqbal Andi Magga SH ,  ia tidak tahu berapa persisnya anggaran untuk pembuatan hutan kota tersebut.

“Hanya dari penjelasan Pak Wali Kota kepada kami di DPRD, anggaran untuk pembuatan hutan kota itu tidak jauh dari angka Rp30 miliar,” ujar Iqbal yang dihubungi kemarin.

- Periklanan -

Dikatakan setiap dinas yang terlibat dalam pembuatan hutan kota di bukit ada anggaran untuk membangun hutan kota tersebut. “Sepertinya Dinas Penataan Ruang yang melakukan pekerjaan pertama untuk hutan kota yaitu melakukan pematangan lahan, kalau Dinas Lingkungan Hidup kan urusan pengadaan dan penamanam pohon untuk hutan kota itu,” terangnya.

Iqbal menyatakan dewan tetap akan mempertanyakan soal pembuatan hutan dengan menggunakan dana APBD ,  di lahan milik Pemprov. Sampai saat ini belum ada surat penyerahan pengelolaan lokasi oleh Pemprov kepada Pemkot.

“Seharusnya ada penyerahan tertulis terlebih dahulu baru pekerjaan yang menggunakan uang  daerah tersebut dilakukan ” katanya.

Menurut Politisi Partai Golkar ini uang daerah  adalah subjek hukum dalam pemerintahan sekarang ini.”Nama subjek hukum dia harus punya latar belakang sehingga dia keluar dan digunakan,” ujar Iqbal.

Makanya kata dia dasar-dasar untuk mengeluarkan uang harus jelas dulu sebelum anggaran dikeluarkan. “Dengan surat dari Dinas Provinsi kepada DPRD, berarti sampai sekarang belum ada dasar-dasar untuk mengeluarkan anggaran untuk pekerjaan pembuatan hutan kota itu,” katanya.

Olehnya itu kata Iqbal sebaiknya ditanyakan ke Pemkot soal apa yang menjadi dasar Pemkot untuk mengeluarkan anggaran untuk hutan kota. “Apa ada dasar yang mereka gunakan untuk melakukan pekerjaan. Yang pasti ini ketika ada anggaran daerah yang digerakan untuk membiayai yang bukan milik Kota Palu maka itu akan jadi temuan.”Karena tidak bisa uang daerah digunakan untuk membiayai yang bukan milik kita,” tandasnya.(zai)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.