Ambil Langkah Hukum untuk Selamatkan Aset Negara

- Periklanan -

PALU – Pihak Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Palu, akhirnya mengungkapkan alasan mereka melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan berupa rumah dinas pegawai RRI di Jalan S Parman, Palu. Laporan polisi ini sendiri, ternyata dilakukan setelah beberapa kali pihak penghuni rumah dinas milik RRI itu, disomasi untuk mengosongkan rumah, namun tidak diindahkan.

Kepala LPP RRI Palu, Ferdy Kusno bersama Tim Hukum RRI, Esa Mahdika menjelaskan perihal kepemilikan aset RRI juga laporan polisi yang telah dibuat, dalam konfrensi pers bersama sejumlah wartawan, Rabu kemarin.

Disampaikan Esa Mahdika, bahwa LPP RRI Palu memiliki asset Barang Milik Negara berupa sebidang Tanah dan 3 (Tiga) Unit Rumah Dinas, dengan luas 6.250 M2 yang terletak di Jalan S.Parman dengan dasar Hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 177 Tahun 1994 Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq LPP RRI.

“Semenjak tahun 2001 pihak yang diberi izin menempati rumah dinas tersebut telah pensiun maka dengan sendirinya mereka sudah tidak lagi memilki hak untuk menempati rumah dinas tersebut. Seharusnya secara kedinasan pihak yang menempati rumah tersebut haruslah mengembalikan kepada RRI,” sebut Esa.

Berhubung tidak ada tindaklanjut pengosongan atau penyerahan rumah dinas kepada RRI, maka sejak tahun 2009 LPP RRI Palu memberikan surat untuk pengosongan rumah dinas, Hal ini dilakukan terus menurus sampai dengan tahun 2017.

Namun pihak yang menempati rumah tersebut tanpa hak, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palu mengenai sengketa kepemilikan di mana Penggugat yang diwakili oleh saudara Erman Vassilly Pontoh alias Eman, Andos alias Awal, Risdianto Gonti alias Anton, dan Fetriato Gonti alias Ati menyatakan bahwa LPP RRI tidak memiliki hak lagi karena Objek sengketa Hak Pakai No.177 Tahun 1994 tersebut adalah telah daluarsa atau lewat waktu dan yang berhak adalah pihak mereka.

- Periklanan -

“Ternyata, sejak putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palu, sampai dengan tingkat Kasasi Mahkamah Agung, diputuskan gugatan penggugat ditolak, selain itu dalam Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik LPP RRI,” jelas Esa.

Bahwa berdasarkan keputusan hukum dari Pengadilan tersebut telah menunjukkan dan membuktikan siapa pemilik yang berhak atas tanah maupun bangunan tersebut yakni yang berhak adalah LPP RRI. “Seharusnya bila memang para pihak yang menggugat kemarin sadar hukum, maka pada saat gugatan mereka dinyatakan ditolak dan dinyatakan kalah dalam persidangan maka haruslah mereka dengan kesadarannya sendiri segera keluar dari lokasi tersebut, tanpa harus lagi kita memberikan pemberitahuan, mensomasi untuk menertibkan,” kata Esa Mahdika, yang juga penasehat hukum RRI ini.

Ternyata, apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung itu, tidak diindahkan pihak penguni rumah. Begitu pun ketika batas akhir pengosongan pada 17 Januari 2020, pihak penghuni rumah, yang merupakan anak-anak pensiunan RRI ini, tidak mau melakukan pengosongan. “Kami padahal sudah beritikad baik, mulai dari 2001 meminta pengosongan hingga 2019 ini tidak juga dikosongan, maka kami anggap dan nilai ini sebagai perbuatan penyerobotan lahan, karena sejatinya lahan itu bukan milik mereka,” terang Esa.

Sehingga, pada 21 Januari 2020, pihak LPP RRI, melaporkan hal ini ke Polda Sulteng, dengan laporan polisi Nomor : LP/39/I/2020/SULTENG/SPKT. Tidak hanya meneruskan kasus ini ke ranah pidana saja, pihak LPP RRI juga sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pengacara negara yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulteng, terkait langkah hukum selanjutnya, agar aset RRI yang sejatinya merupakan aset milik negara itu bisa diselamatkan. “Tentu kita ikut prosedur yang ada, makanya kami juga sudah konsultasi dengan pihak pengacara negara di Kejaksaan Tinggi,” sebut Esa.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Palu Ferdy Kusno menegaskan, selaku kepala LPP RRI Palu yang baru dia telah diberikan intruksi untuk segera melakukan penertiban asset sehingga pelaporan ke Polda Sulawesi Tengah merupakan bukti keseriusan dirinya dalam menindaklanjuti instruksi tersebut. “LPP RRI sebagai Lembaga Publik sangat percaya kepada pihak kepolisan, kami yakini bahwa hukum akan ditegakan oleh pihak kepolisian dan kami sangat berharap hal ini bisa menjadi contoh agar masyarakat bisa saling menghormati, jangan demi kepentingan atau keuntungan pribadi atau golongan semata lantas kita mengaku-ngakui sesuatu hak dan padahal yang nyata-nyatanya berhak adalah orang lain,” terang kepala LPP RRI Palu Ferdy Kusno.

Ditambahkannya, apa yang dilakukan selama ini adalah demi menjalankan salah satu tugas yang diberikan oleh Negara yakni menjaga dan menertibkan aset yang berada dalam penguasaan LPP RRI. Dan sikap humanis serta persuasif tetap diupayakan, namun bila hal tersebut dinilai tidak berhasil maka tindakan secara hukum menjadi pilihan akhir.

Sehingga kedepan masalah aset di LPP RRI Palu khususnya di Jalan S Parman dapat terselesaikan dan tidak menjadi temuan BPK saat melakukan pemeriksaan terkait manajemen aset RRI. “Kami masih berharap mereka yang menguasai aset milik pemerintah ini, segera terketuk hatinya dan segera meninggalkan atau mengosongkan tanah dan bangunan itu dengan penuh kesadaran,” pungkas Ferdy. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.