PALU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu mengakui adanya keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu. Keterlambatan itu disinyalir karena pengalihan rekening baru dalam pembayaran gaji.
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kota Palu, Suradji, menyebutkan memang salah satu alasan ada sedikit keterlambatan dalam pembayaran gaji bagi ASN Pemkot Palu, tidak lain karena awal bulan Februari 2022, Pemkot Palu telah memindahkan rekening baru untuk pembayaran gaji ASN dan tenaga honorer.
Selain dengan penggunaan rekening baru, Suradji juga menjelaskan adanya keterlambatan disebabkan oleh penggunaan sistem baru yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), setelah menggantikan sebelumnya aplikasi pembayaran Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dipakai oleh Pemkot Palu.
“Menyangkut keterlambatan kemarin, karena ada beberapa hal lagi yang harus kita lakukan, penyesuaian-penyesuaian untuk penatausahaannya, pembayarannya,” ungkap Suradji kepada Radar Sulteng, Kamis (17/2).
Suradji menjelaskan, pada awal Februari ini pihaknya sudah memakai rekening baru, sedangkan untuk bendahara-bendahara OPD memang sebahagiaan sudah ada yang telah membayar gaji dan sebahagiaannya belum. Masih ada beberapa dokumen dari OPD terkait yang juga rencananya akan diberikan ke pihak bank untuk proses pembayaran.
“Selain itu karena masalah penggunaan SIPD yang baru dari Kementerian Dalam Negeri. Kemarin, kita sudah paksakan untuk bisa tembus di kegiatan penganggarannya. Dan alhamdulillah kita sudah bisa cetak dalam buku APBD dengan menggunakan sistem SIPD,” sambungnya.
Setelah bisa menggunakan anggaran melalui aplikasi SIPD, tentunya dia mengharapkan agar tahapan pembayaran gaji ASN serta tenaga honorer Pemkot Palu bisa terealisasi secepatnya. Namun yang terpenting, Suradji mengimbau, sepatutnya dibutuhkan kerjasama yang baik dengan seluruh instansi OPD, bersinergi untuk segera melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan, agar proses pembayaran cepat dan maksimal.
“Insya Allah kedepannya bisa lancar. Hal baru memang, jadi bukan berarti kita harus terlambat, tetapi memang sudah itu kenyataan yang kita terima. Tapi saya yakin kita bisa, Kota Palu bisa,” kata dia.
Selain itu, Suradji juga mengakui, dalam proses gaji ini juga sementara diaudit oleh BPK. Diranah audit itu, ada beberapa permintaan data-data yang diminta oleh BPK. OPD-OPD ini harus mensupport data-data itu, jangan sampai nanti ada pernyataan tidak kooperatif dengan pemeriksaan ini.
“Makanya teman-teman di OPD ayo sampaikan datamu yang diminta, dengan catatan kalau itu sudah sampai, saya proses pembayaran gaji, kita sama-sama berusaha untuk menjadi yang terbaik, khususnya Pemkot Palu,” tutup Suradji.(zal)
