PALU-Aliansi Sulteng Menggugat yang tergabung dari Kumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis mahasiswa, serta para Organisasi Kepemudaan (OKP) di Sulawesi Tengah (Sulteng) mengadakan agenda diskusi dan konferensi pers kepada media dalam Forum Aliansi Diskusi Sulteng. Mereka menuntut transparansi dana bencana kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan stakeholder terkait.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (13/11), bertempat di sebuah warkop di Jalan Sam Ratulangi, Palu timur, Kota Palu. Dengan mengusung tema “Mempertanyakan Transparansi Dana Bencana Sulawesi Tengah”. Menurut panitia, acara ini adalah bagian dari bentuk kepedulian terhadap masih banyaknya korban bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018 lalu, yang belum mendapatkan haknya.
“Kami sudah fokus melakukan diskusi-diskusi dan turun lapangan (survei) untuk melihat nasib penyintas bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 lalu, namun masih meninggalkan luka dan kesedihan masyarakat,” tandas Alvian, Koordinator Aliansi Sulteng Menggugat.
Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada Jumat (13/11), adalah bagian dari sharing hasil diskusi dan turun lapangan (survei) terkait penanganan penyintas korban pasca bencana, dan mempertanyakan transparansi anggaran dana bencana yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Sulteng.
“Berdasarkan fakta di lapangan masih banyak korban yang belum mendapatkan apa yang harusnya didapatkan, seperti dana stimulan, misalnya. Pendistribusian bantuan juga ada yang tidak tepat sasaran dan belum seharusnya,” jelas Alvian.
Menurut Alvian, masih terdapat 33.982 kepala keluarga (KK) di Sulteng yang belum memiliki hunian yang layak. Baru 19.183 KK yang mendapatkan hunian sementara (Huntara). Totalnya terdapat 172.172 jiwa masyarakat kita adalah pengungsi. Instruksi Presiden (Inpres) sudah lama sampai dua tahun, harusnya persoalan dan permasalahan itu sudah selesai.
“Jangan sampai anggaran dana bencana digunakan sebagai dana untuk kampanye atau dialokasikan untuk proyek non-bencana, seperti infrastruktur jalan, dll. Seharusnya masyarakat sudah bisa tinggal di hunian tetap, sudah bukan lagi hunian sementara. Hari ini pemerintah Sulteng masih saja fokus pada kegiatan seremonial yang tidak penting,” tegas Jasrin, salah satu anggota Aliansi Sulteng Menggugat.
Menurut Jasrin, bencana yang terjadi pada tahun 2018 lalu, memang belum ada rilis resmi dari pemerintah Sulteng di bawah kepemimpinan Gubernur Longki Djanggola mulai dari pemasukannya darimana dan pengeluarannya untuk apa. Terlebih lagi, mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Moh. Hidayat Lamakarate dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala ikut berkontestasi di Pilkada 2020.
“Seperti yang kami ketahui, ada sekitar Rp 560 miliar dana bantuan dari BNPB, lalu pemerintah pusat Rp 1,9 triliun, dan Rp 235 miliar dari luar negeri. Kami tidak melihat perubahan yang signifikan baik dalam segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga apa atau instansi mana yang harus kita percaya untuk mendapatkan informasi,” jelas Jasrin.
Karena menurutnya, belum ada informasi bantuan dana yang didistribusikan oleh pihak terkait di Provinsi Sulteng. Belum ada sosialisasi terkait hal tersebut, karena ini harus dijelaskan kepada publik baik bantuan dalam negeri, bantuan luar negeri, dan pihak swasta. Karena masyarakat perlu tahu agar mereka percaya kepada pemerintah Sulteng.
“Kepastian informasi harus hadir dari pemerintah Sulawesi Tengah, agar tidak timbul kecurigaan publik. Atau isu anggaran itu memang benar digunakan untuk Pilkada atau kampanye saat ini, atau untuk pembangunan jalan (infrastuktur) yang tidak ada hubungannya dengan bencana. Untuk itu harus jelas bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya sehingga kinerja pemerintah itu bisa diakui masyarakat. Oleh sebab itu, kami menuntut transparansi atas nama masyarakat Sulteng, ” tutupnya.
Sementara itu, dikonfirmasi usai Aliansi Sulteng Menggugat menggelar konferensi persnya, Gubernur Sulteng H. Longki Djanggola melakukan klarifkasi setelah media ini melakukan konfirmasi via WhatsApp (WA), bahwa apa yang dituntut oleh Aliansi Sulteng Menggugat itu hampir sama dengan apa yang ditanyakan Calon Gubernur Sulteng Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura-H. Ma’mun Amir, saat debat pertama yang disiarkan langsung salah satu stasiun televisi swasta nasional itu.
“Kayaknya tuntutan aliansi itu sama sekali dgn tuntutan dan komentar paslon H. Rusdi Mastura dan Ma’mun Amir saat debat pertama di saluran televisi INews, ha ha ha,” tulis Gubernur Longki Djanggola via WA menjawab korfirmasi media ini.
Menurut Gubernur, karena membutuhkan data silakan berhubungan langsung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menerima bantuan–bantuan dari pemerinta daerah (Pemda) dan stakeholders.
“Tanyakan ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, red) dari PNBP (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red) untuk dana stimulan yang dikirim langsung ke rekening masing–masing Pemda kabupaten dan kota,” kata Gubernur.
Untuk dana santunan duka, Gubernur mempersilakan bertanya dana itu ke Dinas Sosial (Dinsos) Sulteng karena sudah ditransfer juga ke rekening masing–masing kabupaten kota.
“Sedangkan dana bantuan Bank Dunia, silakan tanya ke Bappeda dan Balai Perumahan dan balai–balai lainnya, karena mereka semua yang tahu secara teknis, ” terang Gubernur.
“Khusus untuk bantuan Gubernur DKI sebanyak Rp 60 Miliar, khusus perbaikan infrastruktur jalan di Palu, Sigi dan Donggala. Itu karena permintaan Pemda DKI bahwa bantuan khususnya utuk perbaikan jalan yang rusak karena bencana, ” tandas orang nomor satu di Sulteng ini.(mch)
Berita ini sudah tayang di koran harian Radar Sulteng, edisi Senin 16 November 2020.
