Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Aliansi Peduli Lingkungan Parimo, Tutup Pertambangan di Parimo

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Aliansi peduli lingkungan kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Sulteng, Senin (1/3). Masa aksi meminta agar seluruh tambang ilegal dan legal yang ada di Kabupaten Parimo, dihentikan operasinya. Aksi ini merupakan buntut dari bencana yang menewaskan 6 orang penambang yang terjadi di desa Buranga Kecamatan Ampibabo beberapa waktu yang lalu.

Farno, selaku koordinator aksi peduli lingkungan mengatakan aktivitas pertambangan yang ada di Parimo memberikan dampak negatif pada lingkungan, terlebih bagi petani yang memiliki persawahan di dekat lokasi pertambangan.

Selain itu juga, masa aksi aliansi tersebut menyampaikan beberapa tuntutan kepada anggota DPRD Provinsi Sulteng, adapun tuntutan mereka antara lain, usut tuntas pemilik dan pemodal dibalik tambang ilegal, pertanggungjawaban korban kecelakaan tambang di Kecamatan Ampibabo, copot Kapolres Parigi Moutong dan Kapolsek Ampibabo, mendesak pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten untuk menolak Tambing ilegal dan legal di Parigi Moutong.

Mendesak DPRD Kabupaten dan Provinsi membuat pansus terkait tambang ilegal maupun legal Parimo dan terakhir copot dan penjarakan semua oknum pejabat publik yang terlibat praktek tambang ilegal.

Setelah beberapa jam melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sulteng, 24 orang perwakilan masa aksi pemuda peduli lingkungan Parimo diberi izin untuk masuk menyampaikan langsung tuntutannya didalam gedung DPRD Sulteng.

Di dalam gedung DPRD, Farno juga menyampaikan, agar semua pertambangan ilegal dan legal yang ada di Parimo agar segera dihentikan, “aliansi ini meminta agar tidak ada lagi korban buranga-buranga selanjutnya, bukan tambang solusi untuk memajukan Parimo yang lebih baik” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga, aliansi pemuda peduli lingkungan Parimo mempertanyakan kinerja DPRD Provinsi Sulteng khususnya komisi 3, sekaitan dengan pengawasan aktivitas pertambangan di Parimo, “Sebaiknya kita tanyakan dulu apa yang selama ini dilaksanakan oleh anggota DPRD, atau jangan-jangan mereka tidak bekerja,” sebut salah seorang masa aksi peduli lingkungan Parimo tersebut.

Sementara itu, Ibrahim Hafid selaku Angggota DPRD Provinsi Sulteng dapil Parimo menerima dan menyetujui pembuatan Pansus yang merupakan salah satu tuntutan aliansi pemuda peduli lingkungan Parimo. “Saya menyetujui betul, dalam hal ini komisi tiga membentuk Pansusnya,” tegasnya.

Mantan Direktur Walhi itu juga berjanji akan merealisasikan tuntutan masa aksi, ” oleh karena itu kawan-kawan yakin saja saya tidak akan mendustai dan mengingkari amanah dari kawan-kawan,” sebutnya.

Senada dengan hal itu, Muhammad Nur Dg. Rahmatu, dengan tegas meminta kepada Pemerintah Sulteng untuk menutup pertambangan semua pertambangan ilegal, “saya meminta kepada pemerintah Sulteng mencabut izin yang melaksanakan pertambangan di wilayah Buranga, yang kedua di wilayah Kayuboko yang ketiga di wilayah Kasimbar, yang keempat di wilayah Lambunu Bolano dan perlu ditelusuri yang ada di Moutong sana,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Marlelah, selaku komisi 3 DPRD Sulteng, mengungkapkan, bahwa PETI atau pertambangan tanpa izin sudah acap kali dibahas di DPRD.

“Sebenarnya untuk PETI ini, sudah banyak kali dibahas dalam DPRD ini, kesimpulannya termasuk menutup semua PETI, ada ribuan PETI yang menjadi perhatian, kedua keseriusan dalam pengawasan tanpa izin yang sudah ditutup,” pungkasnya. (cr1)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.