Alergi Kritik, BKAD Poso Putus Langganan Koran

- Periklanan -

ALERGI : Inilah gedung kantor BKAD Poso. (Foto: Budiyanto Wiharto)

POSO-Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Poso telah memutus langganan koran untuk semua media massa harian dan mingguan.

Kebijakan tak populis ini muncul setelah kantor bendahara umum daerah ini di pimpin Noly Tandawuya. “Tolong ditanyakan ke pimpinannya kenapa BKAD so putuskan semua langganan koran,” kata loper koran harian di Poso, Imam.

Menurut Imam, pemberhentian langganan semua koran diperolehnya dari salah satu staf BKAD dan berlaku sejak bulan Februari ini. Dia pun kaget karena tidak menyangka SKPD yang posisinya basah dan sangat strategis ini tidak mau berlangganan koran.

“Kenapa bisa mereka putuskan langganan, sementara anggaran untuk berlanganan koran itu ada. Atau BKAD mau bermusuhan dengan media,” ungkap David dan wartawan lain merespon pemutusan langganan koran di BKAD.

- Periklanan -

Keputusan BKAD menghentikan langganan semua koran sangat disayangkan. Mengingat selama ini BKAD menjalin kerjasama yang baik dengan kalangan wartawan, dengan berlangganan semua koran yang ada, baik koran harian maupun mingguan.

Informasi yang diperoleh wartawan di internal BKAD menyebut langganan koran diputus karena sikap kritis media terhadap masalah-masalah keuangan daerah yang terjadi belum lama ini. Semisal pembayaran gaji dan tunjangan jabatan PNS bulan Januari yang lambat serta devisit anggaran pemkab tahun 2016 sebesar lebih dari Rp 30 miliar.

“BAKD kecewa wartawan muat-muat berita soal gaji lambat, tunjangan PNS Januari yang tidak dibayar dan lain-lain,” ungkap sumber terpercaya ini.

Kepala BKAD, Noly Tandawuya, membenarkan telah memutus langganan semua koran yang ada di SKPDnya. Mantan staf ahli bupati “menahun” di era Bupati Piet Inkiriwang ini beralasan langganan koran dihentikan karena minimnya anggaran untuk langganan koran.

“Tahun ini kita hanya punya 5 juta untuk langganan koran. Padahal tahun lalu ada 20 juta rupiah,” ujar pejabat dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum ini. Tapi dia tidak menjelaskan akan dikemanakan uang Rp 5 juta tersebut setelah langganan koran diputus.(bud)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.