Akhirnya, Bawaslu RI Berhentikan Welly – Irman

- Periklanan -

BANGGAI–Setelah hampir tujuh bulan menjalani status anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai non aktif, akhirnya Bawaslu Republik Indonesia memberhentikan tetap Welly Ismail, SH., M.Si dan Irman Budahu, SH sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dalam Surat Keputusan Nomor: 0261/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Anggota Tetap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah atasnama Irman Budahu, SH dan Surat Keputusan Nomor: 0262/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang pemberhentian anggota tetap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Welly Ismail, SH., M.Si, masing-masing ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, memutuskan memberhentikan tetap kedua anggota Bawaslu Banggai periode 2018-2023 tersebut.

Adapun pertimbangan keputusan yang diambil Bawaslu RI antara lain, untuk Irman Budahu terdapat 7 pertimbangan yakni, pertama, Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya dan Pasal 458 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan sanksi dan rehabilitasi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.

Kedua, Putusan DKPP Nomor: 294/DKPP-PKE-VII/2018 30 Januari 2019 yang salah satu putusannya menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu IV Irman Budahu selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banggai sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS dari Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 30 hari sejak putusan ini dibacakan.

Pertimbangkan ketiga, keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0039/K.BAWASLU/HK.0101/II/2019 dan Nomor: 0040/K.BAWASLU/HK.0101/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang pemberhentian sementara anggota Bawaslu Kabupaten Banggai. Keempat, Surat Irman Budahu tanggal 4 Maret 2019 perihal pengajuan Permohonan Pemberhentian sebagai PNS (Pensiun Dini, red) kepada Bupati Banggai.

Pertimbangan kelima yang dilihat Bawaslu RI adalah Surat Bupati Banggai Nomor:800/179/BKPSDM tanggal 19 Februari 2019 perihal Penyampaian Penolakan Untuk Pemberhentian (Pensiun Dini) karena adanya laporan dari BPK TI Perwakilan Sulawesi Tengah terkait hutang kelebihan pembayaran penghasilan sebagai PNS yang tumpang tindih selama menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Banggai.

Selain itu, pertimbangan keenam adalah Surat Ketua DKPP Nomor: 1529/K.DKPP/PP.00/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Jawaban Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor: 294/DKPP-PKE-VII/2018 terkait Irman Budahu tidak melengkapi Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS dari Pejabat Pembina Kepegawaian sampai batas waktu lama 30 hari sejak Putusan ini dibacakan, maka Irman Budahu, SH diberhentikan tetap sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Periode 2018-2023. Dan terakhir, dengan enam pertimbangan, maka Bawaslu RI menimbang dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu tentang Pemberhentian Tetap Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai.

Jika Bawaslu RI memiliki 7 pertimbangan terhadap Irman Budahu, lain hal dengan Welly Ismail. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0262/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai atas nama Welly Ismail, SH., M.Si tertanggal 23 Agustus 2019, tercantum 6 hal yang menjadi pertimbangan antara lain, point 1 hingga 3 sama dengan pertimbangan terhadap Irman Budahu.

Namun pada pertimbangan keempat berbeda, dimana pengajuan Pengunduran Diri Welly Ismail, SH., M.Si tidak diberikan oleh Bupati Banggai karena masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dan saat ini telah ditempatkan dalam jabatan Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, selanjutnya Bawaslu menyampaikan bahwa surat kepada DKPPNomor: 0083/K.BAWASLU/HK.01.01/III/2019 tanggal 13 maret 2019 perihal tindaklanjut putusan DKPP Nomor: 294/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 30 Januari 2019, untuk meminta pendapat lebih lanjut kepada DKPP dan sampai saat ini belum ada putusan pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banggai.

Pada point kelima menyebutkan, Surat Ketua DKPP Nomor:1529/K.DKPP/PP.00/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Jawaban Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor: 294/DKPP-PKE-VII/2018 terkait Welly tidak melengkapi Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS dari Pejabat Pembina Kepegawaian sampai batas waktu lama 30 hari sejak putusan ini dibacakan, maka Welly Ismail diberhentikan tetap sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banggai periode 2018-2023.

- Periklanan -

Berdasarkan pertimbangan huruf a sampai huruf e tersebut, maka lahir point ke 6 yaitu, Bawaslu RI menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai.

Teguh Yuwono, selaku Pengadu di DKPP RI terhadap Welly Ismail dan Irman Budahu, saat dimintai keterangannya enggan memberikan komentar. Dia tidak mengeluarkan satu kata pun selain hanya menebar tersenyum yang punya arti.

Demikian hal dengan Bupati Banggai, H. Herwin Yatim. Saat dikonfirmasi, dia hanya mengatakan hal itu bukan kewenangannya. Apalagi pemda lanjut dia, tidak pernah mengadukan keduanya ke DKPP RI, melainkan pengadunya adalah Teguh Yuwono.

“Kami (pemda,red) tidak pernah mengadu ke DKPP RI terkait hal tersebut, jadi terkait hal itu saya serahkan kepada Bawaslu RI dan pengadu,” tegasnya tutup pembicaraan.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2018 lalu, Bawaslu RI melalui Bawaslu Sulteng melakukan seleksi penerimaan calon anggota Bawaslu Zona II yakni Kabupaten Tojo Unauna, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai laut dan telah membentuk tim seleksi dibawah pimpinan Dr. Vitayanti Fattah, SE., M.Si dengan sekretarisnya Dr. Awaluddin, SH., MH.

Dalam pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor : 02/Timsel-Z2/Bawaslu.Kab/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 mencantumkan ketentuan pendaftaran sebanyak 8 point. Pada point ke 2 bagian p menyantumkan pelamar melampirkan Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

Sayangnya, persyaratan yang dicantumkan oleh tim seleksi tidak diindahkan oleh tim seleksi itu sendiri dengan alasan Welly Ismail dan Irman D. Budaha sudah melampirkan surat permohonan dimaksud kepada pejabat pembina kepegawaian tanpa harus menunggu dikeluarkan surat keputusan dari pejabat pembina kepegawaian dimaksud. Sehingga keduanya dinyata lulus seleksi berkas, padahal tidak memiliki surat izin dari pejabat pembina kepegawaian.

Sejalan dengan waktu, seleksi demi seleksi dilakukan dan keduanya dinyatakan lulus serta ditetapkan oleh bawaslu RI sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai masa jabatan 2018-2023.

Keputusan ini tidak disetujui oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten Banggai lain. Dia adalah teguh Yuwono. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dua periode ini keberatan dan mengajukan aduan ke DKPP RI.

Alhasil, aduan Teguh diterima dan diputuskan keduanya diberhentikan sementara sambil diberikan kesempatan kepada Welly dan Irman untuk melengkapi persyaratan dimaksud dan diberi waktu selama 30 hari. Kesempatan emas itu dimanfaatkan oleh Welly dan Irman, tapi keduanya tidak berhasil mendapatkan “surat wasiat” surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Banggai dalam hal ini Bupati Banggai.(stv)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.