Akankah Masyarakat Indonesia Tetap Bahagia di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh : Mohamad Rivani, S.IP., M.M *)

- Periklanan -

KITA ketahui bersama bahwa pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Bukan hanya dari sisi interaksi sosial, namun juga berdampak pada perekonomian, gaya hidup, dan tentunya kebahagiaan hidup. Hal ini berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki sifat ramah, santun dan senang bergaul, pada masa pandemi ini tentunya sangat terganggu dalam melakukan aktivitasnya, karena tidak dapat beraktivitas seperti yang dulu. Penyebabnya adalah, karena sampai saat ini angka penularan Covid-19 belum juga mereda bahkan cenderung naik.

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka penularan, salah satunya adalah dengan menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro, yang mengharuskan khalayak ramai tidak banyak berkumpul ataupun melakukan interaksi sosial lainnya seperti dulu sebelum adanya Covid-19.

PPKM dimaksudkan, untuk memutus mata rantai penularan virus yang saat ini masih merupakan momok bagi masyarakat di seluruh dunia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah akankah masyarakat Indonesia ataupun dunia tetap bahagia di masa pandemi Covid-19? Jawaban dari pertanyaan itu tentunya harus dibuktikan dengan penelitian ataupun survei yang kredibel serta bertanggungjawab.

Bicara tentang kebahagiaan ataupun ukuran bahagia di Indonesia, tentu merupakan hal yang menarik, mengapa? Karena bahagia bisa diukur dengan menggunakan angka-angka. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai institusi resmi penyedia data berkualitas untuk Indonesia maju, pernah beberapa kali melakukan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), yaitu pada tahun 2013, 2014, 2017, dan rencananya tahun ini juga akan ada lagi SPTK dimasa pandemi, rentang waktunya adalah dari 1-30 Juli 2021.

SPTK tahun 2017 menghasilkan nilai indeks kebahagiaan Indonesia sebesar 70,69 dari skala 100. Provinsi dengan Indeks Kebahagiaan tertinggi adalah Maluku Utara dengan nilai 75,68 sedangkan yang terendah adalah Papua yang hanya sebesar 67,52. Dari hasil SPTK 2017 itu juga, didapati bahwa lakilaki di Indonesia lebih bahagia dengan indeks kebahagiaan sebesar 71,12 dibanding perempuan dengan indeks kebahagiaan sebesar 70,30.

Pada SPTK tahun 2017, tingkat kebahagiaan ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi. Dimensi pertama adalah Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), dimensi kedua adalah Perasaan (Affect), dan dimensi ketiga adalah Makna Hidup (Eudaimonia).

Dimensi kepuasan hidup sendiri dibagi menjadi dua subdimensi, yaitu subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Kepuasan Hidup Personal meliputi pendidikan dan keterampilan, pekerjaan/usaha/kegiatan utama, pendapatan rumah tangga, kesehatan serta kondisi rumah dan fasilitas rumah.

Sedangkan Kepuasan Hidup Sosial meliputi keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan. Dimensi Perasaan mengukur tentang Perasaan Senang/Riang/Gembira, Perasaan Tidak Khawatir/Cemas dan Perasaan Tidak Tertekan. Sedangkan dimensi Makna Hidup mengukur tentang Kemandirian, Penguasaan Lingkungan, Pengembangan Diri, Hubungan Positif dengan Orang Lain, Tujuan Hidup, dan Penerimaan Diri.

- Periklanan -

Tidak jauh berbeda dengan SPTK tahun 2017, SPTK tahun 2021 juga mencakup tiga dimensi yaitu (1) Kepuasan Hidup, (2) Perasaan dan (3) Makna Hidup. Akan tetapi, yang berbeda dari SPTK 2021 dibanding SPTK 2017 adalah penambahan variabel terkait kriminalitas dan perilaku peduli lingkungan.

Pelaksanaan SPTK tahun ini juga akan mencakup 75.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 524 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia. Ada hal yang menarik untuk dicermati pada pelaksanaan SPTK tahun 2021, yaitu pandemi Covid-19, karena jika hasil SPTK menunjukkan Indeks Kebahagiaan yang lebih tinggi dari tahun 2017 maka dapat dikatakan secara subyektif bahwa pandemi Covid-19 yang menimbulkan goncangan ekonomi dan sosial, tidak bisa menghalangi orang untuk bahagia, karena kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh pekerjaan dan banyaknya uang.

Sebagai gambaran bagi kita semua, bahwa hasil laporan United Nation World Happiness Report (UNWHR) tahun 2020, menempatkan Finlandia sebagai negara paling bahagia di dunia, mengalahkan negara raksasa ekonomi dunia seperti Amerika, Cina dan Jepang.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal kalau bicara tentang Gross Domestic Product (GDP) atau Pendapatan Domestik Bruto (PDB), ketiga negara tersebut jauh diatas Finlandia yang pada tahun 2019 hanya mempunyai GDP sebesar 269,3 miliar USD dan masih tertinggal dengan GDP Indonesia yang sebesar 1,119 triliun USD pada tahun 2019.

Memang faktor banyaknya penduduk yang akan menentukan besaran pendapatan perkapita suatu negara akan tetapi kalau ditelisik lebih dalam lagi mengapa negara seperti Finlandia bisa menjadi negara paling bahagia di dunia padahal GDP nya kecil.

Paling tidak, terdapat beberapa hal yang membuat Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Yang pertama adalah tingkat korupsi pejabat di Finlandia sangat rendah. Bahkan, kepolisian di Finlandia disebut sebagai polisi paling dapat dipercaya di dunia. Dari hasil survei, hampir tak ada tindakan korupsi dan kebrutalan yang dilakukan lembaga kepolisian Finlandia.

Kedua, pengenaan pajak yang tinggi kepada warganya. Pajak tersebut digunakan untuk diinvestasikan pada sistem jaminan sosial, yang dikenal sebagai Kela.¬†Kela digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga negara dan penduduk Finlandia, dukungan pengangguran, pendidikan tinggi gratis, bahkan ‘kotak Kela’ gratis untuk setiap bayi yang lahir di Finlandia.

Ketiga, yaitu kesadaran masyarakat yang tinggi akan hukum dan aturan yang diterapkan oleh pemerintahnya, karena masyarakat Finlandia sangat percaya dengan pemerintahnya.

Dari gambaran di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan tidak selamanya ditentukan oleh besaran pendapatan, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pemerintahan yang bersih bebas dari KKN, pelayanan publik yang baik, jaminan kesehatan yang memadai, serta terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Karena memang, tugas pemerintah sejatinya adalah berusaha semaksimal mungkin menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi warganya. Kapan itu bisa terwujud di Indonesia ? Kalau bisa secepatnya, hehehe.

*) Penulis adalah Pegawai BPS Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerhati Masalah Sosial dan Ekonomi Sulawesi Tengah.

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.