DONGGALA – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diminta segera berkolaborasi mempercepat perbaikan infrastruktur maupun hak-hak masyarakat Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Penegasan itu disampaikan Anggotan Komisi V (Lima) DPR RI, Anwar Hafid usai melihat langsung kondisi Desa Tompe, Minggu (6/11/2022).
Kehadiran Anwar Hafid di Desa Tompe menindaklanjuti aduan dari para kepala desa di wilayah Kecamatan Sirenja terkait dengan kondisi masyarakat pasca bencana. Di Desa Tompe, Anwar Hafid yang didampingi pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III meninjau lokasi terdampak abrasi pantai dan rencana pembangunan tanggul pencegah abrasi. Di lokasi tersebut anggota DPR RI yang membidangi Infrastruktur dan Perhubungan ini, mendapat penjelasan terkait rencana pembangunan tanggul sepanjang 1.200 meter tersebut.
Tidak hanya di lokasi rencana pembangunan tanggul saja, Anwar juga meninjau lahan yang akan dibangun Hunian Tetap (Huntap) untuk warga Tompe. Di lahan tersebut, juga telah siap dibangun Huntap. Kepada Radar Sulteng, Anwar Hafid menyampaikan, bahwa kehadirannya melihat dari dekat apa yang sudah dilakukan dan bakal dilakukan pemerintah pusat di wilayah Tompe.
“Saya lihat ini Tompe memang agak lambat, saya harap pemerintah harus ambil langkah cepat. Ini peristiwa (bencana) sudah lama, namun kita lihat masih ada masyarakat Tompe di Huntara,” jelas Anwar Hafid.
Pemerintah Daerah juga kata dia, harus aktif berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat. Pemenuhan hak-hak masyarakat harus bisa menjadi prioritas dari pemerintah daerah. Terkait dengan pembebasan lahan bagi Huntap, Pemda diminta juga tidak menunda-nunda.
“Tidak akan habis juga APBD untuk pembebasan lahan ini. Sudah empat tahun masyarakat tidak ada kepastian, ini harus cepat. Jangan ditunda lagi, ” tegas Anwar.
Selaku wakil rakyat di pusat, Anwar berjanji bakal mendorong kementerian terkait menyelesaikan secara cepat apa yang dilakukan kementerian terkait di wilayah Tompe. Salah satunya terkait dengan pembangunan tanggul, untuk mencegah banjir rob atau air pasang. Apa yang dilihat langsung oleh Anwar Hafid juga bakal jadi bahan dalam pertemuan dengan Gubernur dan para kepala balai Kementerian PU.
“Saya juga bakal laporkan ini ke Gubernur, agar ini segera ditindaklanjuti,” sebutnya.
Sementara itu, Kades Tompe, Hery Tamin, secara khusus meminta langsung kepada Anwar Hafid agar diperjuangkan terkait pembangunan jalan lingkar desa. Dia pun berharap, kedatangan anggota DPR RI Dapil Sulteng ini bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak para penyintas.
“Ini adalah kebanggaan bagi kami didatangi anggota DPR RI,” ungkap Hery.
Kepala Seksi Operasional BWSS III, Hermin Haryady mengungkapkan, proses pembangunan tanggul abrasi bakal proses tender pada November 2022 dan paling lambat Februari 2023. Pembangunan tanggul abrasi dibangun menggunakan dana lound dari JICA, dengan rencana anggaran Rp40 miliar lebih. (agg)
