Ada Tujuh Aset Kementerian PUPR di Sulawesi Tengah

- Periklanan -

SAHABAT LAMA: Gubernur H Longki Djanggola dalam suasana keakraban bersama staf ahli Menteri PUPR, Lucky Korah koordinasi soal aset, dalam pertemuannya di ruang kerja gubernur, Rabu (1/3). (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

PALU- Gubernur Sulawesi Tengah mendapat kunjungan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bidang Sumber Daya Air, Ir Lucky H Korah MSI. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja gubernur, Rabu (1/3) terkait koordinasi aset pemerintah pusat yang berada di Sulawesi Tengah.

Staf Ahli Menteri Lucky Korah tujuan koordinasi tersebut bermula dari adanya temua BPK yang harus ditindaklanjuti oleh Sumber daya Air kementerian PUPR. Ada tujuh aset berupa gedung yang tercatat dalam daftar Direktorat Sumber Daya Air kementerian PUPR yang berada di Sulawesi Tengah menjadi rekomendasi BPK. Sayangnya dalam pertemuan tersebut tidak dijelaskan bangunan mana saja yang menjadi temuan BPK tersebut.

‘’Aset ini oleh BPK masih tercatat dalam kementerian PU. Sejumlah aset ini yang akan kami telusuri kejelasannya di Sulawesi Tengah. Karena jangan sampai aset ini sudah diserahkan kepada pemerintah daerah tapi masih tercatat pada kami di kementerian,’’jelas Lucky Korah.

Pertemuan yang berlangsung akrab karena keduanya merupakan sahabat lama, saat Lucky Korah menjadi Walikota Manado, dan Longki Djanggola sebagai Bupati Parigi Moutong. Prinsipnya Gubernur dan Staf Ahli Menteri sepakat membenahi aset yang kesemuanya milik pemerintah.

‘’Prinsipnya saya setuju sekali dilakukan penataan aset, dan saya dalam hal penataan aset, tidak kaku,’’ungkap Gubernur Longki.

- Periklanan -

Gubernur yang didampingi Kadis Cipta Karya dan SDA Saliman Simanjuntak, mengaku dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, banyak aset pemerintah pusat yang dimiliki kementerian terkait diserahkan kepada daerah, tetapi banyak juga yang belum diserahkan.

Dalam proses penyerahan tersebut, ada kemungkinan masih ada aset yang tercatat pada daftar aset pemerintah pusat, namun tercatat pula di daftar aset pemerintah daerah.

Terkait hal itu Gubernur meminta Kadis SDA Saliman Simanjuntak bersama bidang aset Setdaprov melakukan pengecekan kembali dokumen proses P3D tahun 2000. Hal itu untuk memastikan proses penyerahan sejumlah aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

‘’Nanti besama babap-bapak dari kementerian PU saling mengecek, apakah aset itu tercatat di pemerintah provinsi. Kalau tidak tercatat dalam daftar asset kita berarti tidak ada masalah. Tetapi kalau tercatat dalam daftar kita, juga tercatat dalam daftar kementerian, maka kita akan carikan solusinya,’’kata Gubernur kepada Kadis SDA.

Menurut Gubernur, inti dari penyelesaian ini aset tersebut terdata dan tercatat dan termanfaatkan dengan baik. jika aset pemerintah pusat masuk dalam daftar aset pemda, maka akan dibuatkan berita acara bahwa aset tersebut benar milik pemerintah pusat. Selanjutnya jika aset tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah akan ditindaklanjuti dengan permohonan hibah kepada pemerintah pusat.

‘’Berita acara dari pemerintah daerah ini nantinya akan menjadi lampiran buat kementerian untuk membuktikan kepada BPK tentang keberadaan aset tersebut. Berita acara bahwa benar aset tersebut ada pada pemda Sulteng dan karena sedang difungsikan maka pemerintah daeraah Sulawesi Tengah akan memohon agar aset tersebut dihibahkan kepada pemda Sulawesi Tengah,’’terang Gubernur.(awl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.