Ada Dugaan Korupsi Berjamaah di Jembatan IV

LS-ADI Sulteng Minta DPRD Palu Bentuk Pansus

- Periklanan -

PALU- Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Sulteng mendesak agar pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu membentuk panitia khusus (Pansus). Serta meminta aparat penegak hukum bisa secepatnya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi jembatan IV Kota Palu.

Sebab masa aksi menduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah, pada pembayaran jembatan IV Palu saat mengucurkan dana sebesar Rp 14 Miliar di saat masyarakat masih menjerit kelaparan, hanya dengan alasan uang tersebut digunakan untuk membayar utang jambatan kepada pihak PT Global Daya Manunggal (GDM).

Belasan masa aksi tersebut mendatangi kantor DPRD Kota Palu, Rabu (19/2) dengan menanyakan kepada pihak DPRD untuk bisa ikut dalam pengawasan kasus tersebut. Mendesak penegak hukum menyelesaikan kasus pembayaran jembatan IV, karena pembayaran utang jembatan itu dilakukan tiga minggu setelah Kota Palu dilanda bencana.

Koordinator Lapangan (Korlap) LS-ADI Kota Palu Abdul Rauf, menyampaikan bahwa jelas adanya indikasi yang kuat adanya korupsi, sebab sebelumnya mantan Walikota Palu Rusdi Mastura dan mantan ketua DPRD Kota Palu Ikbal Andi Maga dapat rayuan oleh PT Global agar segera membayar hutang tersebut sebesar Rp14 Miliar, dengan diiming-imingi Rp7 miliar. “Saya telah tiga kali meminta audiens kepada ketua DPRD Palu namun tidak mendapatkan respons,” ujarnya.

Abdul Rauf, menegaskan dalam aksinya yang dihadiri belasan pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota kemarin, bahwa ketidakhadiran satu orang pun anggota DPRD Kota untuk mendatangi dan memberikan penyelesaian terkait adanya kasus korupsi pada jembatan Palu IV, merupakan bagian dari menyakiti hati warga masyarakat kota Palu.

“Kami sebagai masyarakat Kota Palu sangat kecewa pada dewan perwakilan rakyat, yang semestinya dewan perwakilan daerah berada di sisi rakyat untuk membawahi sisi kebenaran untuk rakyatnya sendiri. Tetapi dewan sendiri Kota Palu tidak hadir di depan kami, itu yang kami kecewakan,” ungkapnya kepada Radar Sulteng di depan kantor DPRD Kota Palu.

- Periklanan -

Menurutnya, aksi yang sudah dilakukan ketiga kalinya ini tetap terus disuarakan demi untuk mendesak secepatnya kepada pihak DPRD Kota membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan korupsi berjamaah pada jembatan Palu IV.

“Tuntutan kami mendesak DPRD Kota untuk membentuk secepatnya Pansus terkait dengan korupsi berjamaah pembayaran utang jembatan Palu IV, antara Pemerintah Kota Palu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu serta anggota Banggar yang terlibat,” ujarnya.

Dia pun meminta kepada DPRD Kota untuk mengusut secara tuntas kasus pembayaran utang jembatan Palu IV sebesar 14 miliar rupiah kepada PT. Global Daya Manunggal (GDM).

Lantas Abdul Rauf pun menilai pemerintah Kota Palu saat ini tidak beritikad baik mengurusi korban bencana alam yang seharusnya menjadi bagian dari prioritas, ketimbang harus membayar hutang jembatan Palu IV. “Pembayaran utang jembatan IV memprioritaskan PT. Global Daya Manunggal, daripada memprioritaskan korban bencana alam di kota Palu,” jelasnya.

Anggota DPRD Kota Palu yang menemui masa aksi, menyatakan bahwa kasus tersebut sudah masuk ranah hukum baik, dari kepolisian dan kejaksaan.

“Kita tidak sebarangan membentuk Pansus, karena harus lakukan Banmus dulu. Sebab kasus ini sudah ditangani oleh penegak hukum, maka kenapa harus ada Pansus, sisa menunggu bagaimana putusannya,” kata anggota DPRD Palu, Muh Syarif. (who/Zal)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.