88,16 Persen Warga Morut Pilih Uang Caleg

- Periklanan -

MORUT – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Morowali Utara merilis hasil survei pencegahan money politik di daerah itu. Hasilnya, 88,16 persen dari 3.850 responden memilih menerima uang peserta Pemilu 2019.

Fakta mengejutkan tersebut, diungkapkan Ketua KPUD Morut Yusri Ibrahim dalam sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan kebijakan KPU kepada Stakeholder di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Kamis (23/2).

Yusri menyebutkan, sebanyak 88,16 persen atau 3.394 dari 3.850 orang responden berkeinginan menerima uang dari peserta pemilu atau caleg. Selebihnya 11,84 persen atau sebanyak 456 orang responden lainnya berkeinginan sebaliknya.

“Ini fakta yang kami temukan saat melakukan survei dalam rangka pencegahan money politik jelang Pemilu 2019,” ujar Yusri.

Survei ini tak berhenti disitu, lanjut Yusri. Sebab mereka menemukan fakta lain bahwa 3.113 orang dari 3.394 responden yang sama hanya menerima uang tetapi tidak memilih orangnya.

“91,72 persen dari 88,16 persen responden menyatakan menerima uang tapi tidak memilih orangnya. Artinya hanya 8,28 persen yang menyatakan menerima uang dan memilih orangnya,” jelasnya.

Bentuk kategori money politik menurut survei KPUD Morut ini berupa janji uang tunai antara Rp200 ribu sampai dengan Rp1 juta.

Para responden juga mengakui money politik itu berbentuk bahan seperti tabung gas, beras, gula kopi, bahkan sertifikat tanah.

Selain itu, praktik tersebut juga berupa janji-janji pemayaran BPJS, beasiswa anak kuliah sampai jenjang S1, janji mengurus masuk PNS dan perawat, dan lain sebagainya.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa praktik ini adalah fakta yang harus kita cegah bahkan diberantas,” tandas Yusri.

Pemaparan itu mendapat respon dari peserta siosialisasi, khususnya para caleg dan juga pengurus partai politik. Tak ketinggalan Ketua DPRD Morut Syarifudin Madjid yang hadir di tempat itu.

Syarifudin yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Morut menilai praktik money politik seharusnya dapat dicegah apabila Bawaslu bekerja aktif sesuai tugas dan fungsinya.

Politisi yang akrab disapa Fudin ini juga mengatakan penafsiran dan pelaksanaan aturan pemilu oleh para pengawas pemilu harus sejalan ketika bertugas di lapangan.

“Panwas hanya mengurusi baliho. Harusnya mereka menjalankan tusinya secara utuh agar praktik money politik dapat dicegah,” katanya.

Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Morut, Jeffisa Putra mengatakan, indikasi money politik itu sudah diketahui. Tapi anehnya tindaklanjut penanganannya tidak ada. Sementara pelaksana dari UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu adalah KPU dan Bawaslu.

“Survei yang dilakukan itu tidak ada artinya jika tidak ada penanganan. Sama halnya dengan Bawaslu, KPU juga adalah eksekutor,” sebutnya.

Jeffisa juga menyorot kinerja Bawaslu Morut. Meski saat itu tak satu pun komisioner lembaga pengawas pemilu ini hadir di sosilaisasi tersebut.

Jeffisa mengaku kesal, sebab tidak ada tindak tegas Bawaslu terhadap oknum ASN di Pemkab Morut yang terlibat politik. Ia yang juga terdaftar sebagai caleg ini mengakui istrinya adalah ASN namun patuh pada aturan.

“Jangan karena oknum terkait politik beralasan tidak mengetahui UU Pemilu sehingga peraturan itu patah. Seharusnya Bawaslu tegas. Tapi susah juga kita bicara kalau mereka (Bawaslu) tidak hadir di sini,” tegas caleg itu.

- Periklanan -

Sementara itu Pengurus Partai Perindo Yalbert Tulaka mengimbau semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi demi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Mantan pelaksana tugas Bupati Morut dan Sekab Morut itu yang kini ikut di Pileg 2019, mengimbau KPU untuk mengundang para kepala desa, lurah dan camat ikut sosialisasi terkait pencegahan money politik.

Yalbert menyebut langkah itu sangat penting. Sebab menurutnya masih banyak para lansia di wilayah Morut yang menerima pemberian para caleg.

“Orang-orang tua di kampung kalau diberikan gula dan kopi oleh caleg pasti mereka terima. Nah ini tugas KPU untuk memberikan pemahaman,” imbaunya.

Masih di kesempatan itu, Ketua DPD Partai NasDem Morut Idham Ibrahim sepakat dengan penyampain dan masukan yang ada.

Namun Idham lebih menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 50 orang relawan untuk memantau praktik money politik.

“50 orang ini saya persiapkan untuk memantau praktik-praktik politik uang di daerah ini,” ungkapnya.

Selain itu, Idham juga menegaskan netralitas Ketua KPUD Morut Yusri Ibrahim yang tak lain adik kandungnya. Ungkapan ini katanya untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang netralitas.

“Saya tidak sekali pun berbicara soal partai apalagi duduk bersama di ruang kerja ketua KPUD Morut. Hal ini perlu diketahui teman-teman semua dan masyarakat bahwa kami benar-benar menjaga integritas masing-masing,” sebut Idham disambut aplaus.

Di akhir acara itu, Yusri Ibrahim menjawab beberapa pertanyaan peserta.

Ia juga mengatakan pemilu tahun ini sangat rumit. Karena itu, KPU masiv mensosialisasikan tata aturan pemilu dengan tetap menjaga indepensi lembaga.

“Kami sudah memberi peringatan dini, sebab politik uang sangat menghancurkan. Kejahatannya setingkat di bawah narkoba,” ujarnya.

Kembali ke masalah di atas, Yusri juga membuka peta rawan money politik berdasarkan dapil. Terbesar di Dapil III meliputi Kecamatan Lembo Raya, Lembo, Mori Atas, dan Mori Utara sebanyak 44,35 persen.

Kemudian di Dapil II sebanyak 35,49 persen, menyebar di Kecamatan Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamoslato.

Sedangkan untuk Dapil I atau berada di wilayah Kecamatan Petasia, Petasia Barat, dan Petasia Timur menyentuh 20,16 persen.

Ketiga daerah pemilihan itu menjadi ajang pertarungan 275 caleg memperebutkan suara dari 81.522 jiwa sesuai DPT Pemilu 2019 di wilayah KPUD Morut.

Data sebaran kecamatan berbasis desa rawan money politik itu, kata Yusri, selanjutnya akan direkomendasikan kepada Bawaslu, Polres Morowali, TNI dan pimpinan partai peserta pemilu.

“Data survei ini selanjutnya akan kami serahkan kepada pihak terkait,” tutup Yusri.

Selain para pengurus partai, sosialisasi yang berlangsung sekira empat jam itu turut dihadiri sejumlah camat, aparat TNI dan Polres Morowali serta undangan lainnya. (ham)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.