PALU – Sudah memasuki empat tahun bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang meluluhlantakan Kota Palu. Bencana tersebut tidak hanya meninggalkan duka bagi warga, tetapi juga menyisakan seabrek pekerjaan rumah yang yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya ketersediaan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas.
Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Muhammad Bambang Sabarsyah, mengatakan masih ada sekitar 700 Kepala Keluarga (KK) warga terdampak bencana (WTB) di Kota Palu yang belum mendapatkan Huntap. Sekitar 600 KK masih bertahan di Hunian Sementara (Huntara) Kelurahan Petobo.
“Berdasarkan data kami, di Huntara Petobo masih ada kurang lebih sekitar 600 KK, sisanya hanya ada di Talise dan Kayumalue yang WTB dan secara kepemilikan berhak untuk mendapatkan Huntap, kurang lebih sekitar 700-an KK. Di Petobo paling banyak,” terangnya saat dikonfirmasi, Selasa (27/9).
Bambang sapaan akrab Muhammad Bambang Sabarsyah, menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan hingga empat tahun usia bencana 28 September 2018 silam, Huntap bagi WTB belum juga terbangun secara keseluruhan. Di antaranya kata dia, faktor mekanisme peminjaman anggaran dari World Bank (Bank Dunia) yang terbilang cukup rumit, persoalan lahan, regulasi hingga permintaan WTB yang tidak ingin direlokasi.
Seperti WTB yang masih bertahan di Huntara Petobo yang menolak direlokasi ke Huntap Tondo, Talise ataupun Duyu. “Kan Penlok di Petobo yang dikeluarkan pak Gubernur itu September 2021. Tentunya karena Penlok-nya baru dikeluarkan, itu juga kemarin salah satu persoalan buat kita, karena tiba-tiba kami dimintakan warga Petobo mana, sementara kami tidak pernah mendata dalam arti secara administrasi karena memang tidak ada Huntap Petobo,” ungkapnya.
Lanjut dia, aturan main peminjaman anggaran Bank Dunia untuk pembangunan Huntap itu sendiri cukup rumit, dirinya mencontohkan, Bank Dunia tidak mentolerir adanya kendala ataupun sengketa di atas lahan yang akan diproses pembangunan Huntap.
“Sebetulnya kita banyak bergantung dari kebijakan-kebijakan yang memang sudah ada. Kalau BPBD sudah siap ini (data) warga (penyintas),” ungkapnya.
Namun demikian dirinya menyebut, untuk Huntap Tondo II dan Talise sudah disetujui, bahkan untuk Huntap Talise sudah masuk pada tahap peletakkan batu pertama, Senin (26/9) belum lama ini. “Huntap Petobo juga sudah greenlight (lampu hijau) cuman ada masalah administrasi,” paparnya.
Terpisah, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah (Sulteng), Sahabuddin sebelumnya ditemui pada Rabu (21/9) saat berpapasan dengan wartawan di Kantor Gubernur Sulteng, dirinya menjelaskan bahwa Huntap Tondo II sudah masuk pada tahap lelang. “Huntap Tondo II masih tahap lelang. Itu sementara, beritanya masih sama seperti kemarin,” tandasnya. (ril)
