alexametrics 40 Miliar Proyek Penyiapan Lahan Tondo Talise 2 oleh BPPW Disoroti – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

40 Miliar Proyek Penyiapan Lahan Tondo Talise 2 oleh BPPW Disoroti

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Tiga tahun lebih telah berlalu pasca bencana Sulteng. Penanganan pemenuhan hak-hak penyintas di semua aspek semakin tidak jelas, khususnya pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana saat ini masih ribuan menghuni selter hunian sementara (Huntara) dan tenda-tenda darurat.

Berbagai sumber pendanaan telah dialokasikan untuk percepatan pembangunan namun pihak-pihak yang telah diberi wewenang dalam penanganan hak hak penyintas dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Menurut relawan Pasigala, Moh. Raslin, yang kerap turun tanpa henti bersama timnya memantau langsung di lapangan, baik di kawasan permukiman Huntap, maunpun kawasan permukiman Huntara dan tenda-tenda darurat.

Dirinya bersama kawan-kawan mendapati begitu banyak ketimpangan di lapangan dalam hal penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) permukiman warga penyintas. Karena itu dia menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Sulteng dinilai “gagal” dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2018 tentang Percepatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulteng.

“ Pekerjaan penyiapan lahan Huntap II di Kelurahan Tondo dan Talise dibandrol pagu anggaran yang cukup besar Rp 40 miliar yang ditargetkan hanya 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 26/SPMK/BPPW/PPK-PKP-ST/IV/2019 tertanggal 15 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Azmi Hayat, ST. Namun telah memasuki akhir tahun 2022 belum ada kejelasan kapan penyiapan lahan tersebut akan rampung dan segera dibangunkan hunian tetap, “ ungkap Raslin, kepada media ini, Minggu (5/12).

Bahkan proyek penyiapan lahan huntap Tondo Talise II yang menelan anggaran fantastis Rp 40 miliar tersebut telah 3 (tiga) kali di Addendum, yakni Addendum 1 Nomor: 38/ADD-SPMK/BPPW/PPK-PKP.ST/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, Addendum II Nomor : 48/ADD-SPMK/BPPW/PPK-PKP.ST/IX/2019 Tanggal 10 September 2019, dan Addendum III Nomor: 58/ADD-SPMK/BPPW/PPK-PKP.ST/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Entah siapa yang harus bertanggungjawab atas polemik lahan yang telah memasuki tahun ketiga ini, belum ada tanda-tanda penyelesaiannya.

Tim investigasi Relawan Pasigala Moh. Raslin, bersama kawan-kawannya Afdal, dan Nurcahyohadi melakukan penelusuran di lokasi tersebut dan menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dan ketimpangan, semua pihak-pihak terkait telah ditemui tim ini namun terkesan saling melempar tanggungjawab.

Tim bergerak bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Keadilan Nusantara LBH-GKN Sulteng, yang dipimpin Aceng Lahay. Hasil rapat internal bersama Direktur LBH-GKN salah satu poin pentingnya akan melakukan aksi yang akan dipimpin langsung oleh Bung Aceng, sapaan akrabnya.

Dalam agenda, awal Desember konsolidasi dengan para penyintas di Kelurahan Layana, Tondo, Talise dan Lere akan turun aksi dalam waktu dekat ini. Sebelumnya akan melengkapi semua data-data terkait adanya indikasi dugaan pemalsuan dokumen peta lokasi penyiapan lahan Huntap di Kelurahan Tondo Talise serta data-data pendukung lainnya, dan tinggal menunggu momen untuk di bawah ke Jakarta.

Dalam keterangan persnya, Direktur Wilayah LBH-GKN Sulteng, Aceng Lahay, telah mengantongi bukti-bukti dan akan memburu nama-nama yang diduga terlibat dalam pelaksanaan penyediaan lahan Huntap II Tondo Talise tersebut.

Menurutnya BPPW, sebagai perpanjangantangan Kementerian PUPR tersebut dinilai tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. Hampir semua pekerjaan rehab rekon yang melibatkan instansi ini gagal. Seperti pembangunan 19 Madrasah Alkhairaat di Kota Palu dan Kabuparen Sigi, tidak beres-beres. Bahkan sudah molor 11 bulan serta penyediaan lahan huntap Tondo Talise paling bobrok sudah memasuki tahun ke tiga tidak ada selesai permasalahannya.

“ Seharusnya oknum-oknum di Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) ini malu kepada penyintas karena negara telah menggaji besar tapi kerjanya nol, “ ujarnya.

Dari pagu anggaran sekitar Rp 40 miliar tersebut, saat tim Relawan Pasigala Moh. Raslin menemui PPK Azmi Hayat di kantor BPPW Sulteng (30/11). Azmi menjelaskan bahwa dana Rp 40 miliar tersebut telah dicairkan sekitat Rp 18,6 miliar dan telah dibayarkan kepada tiga kontraktor pelaksana penyediaan lahan huntap tersebut, yakni PT. Velovei Bangun Pratama, PT. Rizal Nugraha, dan PT. Sapta Unggul.

“ Yang menjadi pertanyaan sisa anggaran sekitar Rp 21 miliar lagi di kemanakan, “ tanya Raslin.

Dijelaskan Asmi, saat konfirmasi, sisa dana sekitar Rp 21 miliar lagi untuk pekerjaan lanjutan karena masih ada dua item kegiatan yang sama di lokasi tersebut.

“ Jika ingin mengetahui kejelasan terkait permasalahan pengadaan lahan tersebut silakan menghubungi Kepala Bidang (Kabid) BPN Kota Palu David, “ kata PPK Azmi.

Tim menemui David di Kantor Pertanahan Kota Palu, namun saat itu David sedang berada di Bali dalam kegiatan bersama Kementerian Agraria. Kemudian mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan ponsel namun Kabid 4 BPN Kota Palu David telah menyerahkan segala urusan pengadaan lahan tersebut ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Sementara itu, Pardi salah seorang pengawas lapangan dari PT. Velovei Bangun Pratama selaku kontraktor pelaksana dari penyiapan lahan Huntap tersebut mengatakan bahwa ia bersama rekannya Erwin, warga yang menjadi korban penggusuran pondasi telah dirugikan puluhan juta rupiah oleh PT SU, atas perintah pihak BPPW Sulteng.

Menurut Pardi, pihak BPPW Sulteng dinilai sangat arogan bahkan berlebihan menurunkan puluhan porsonel TNI Polri dan Jaksa di lokasi tersebut.

Tim investigasi terdiri dari Relawan Pasigala-Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Sulteng Moh. Raslin, dan anggota tim yakni Afdal, dan Nurcahyohadi, serta LBH-GKN Aceng Lahay, akan terus eksis melakukan penelusuran dan setiap saat akan memberitakan ke semua media nasional sampai polemik penyiapan lahan Huntap Tondo Talise 2 tersebut benar-benar dituntaskan oleh stakeholder atau para pemangku kepentingan yang diberi kewenangan.

“Karena hal tersebut dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia dan mengeksploitasi hak-hak penyintas, “ pungkas Raslin.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.