Soal Pergub 10/2017, Tim Ahli Tegaskan Tidak Ada Diskriminasi

- Periklanan -

Ilustrasi (@jpnn.com)

PALU– Tim ahli dari Universitas Tadulako (Untad) ikut memberikan penjelasan atas sorotan terhadap Pergub Sulteng No 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

Tim itu masing-masing Harun Nyak Itam Abu, dosen Fakultas Hukum Untad dan Dr Suparman SE MSi, dosen Fakultas Ekonomi Untad. Keduanya merupakan anggota tim yang merumuskan Pergub Sulteng No 10 Tahun 2017.

Ditemui Rabu (12/4), Harun Nyak Itam Abu dengan tegas membantah pergub tersebut bertentangan atau melanggar dengan UU No 8 tahun 2016 tentang Disabilitas. ‘’Saya menilai tanggapan terhadap pergub sudah jauh dari substansi dan ide mulia dari pergub ini,’’ kata Harun.

Dia menjelaskan pergub tersebut dikaji selama tiga bulan dengan melibatkan pihak terkait seperti kepala sekolah, pemerhati pendidikan, untuk mengkaji secara mendalam sehingga tidak ada yang dilanggar termasuk UU Disabilitas. ‘’Ada yang menyebutkan pergub ini diskriminasi karena bertentangan dengan UU Disabilitas. Maka dengan ini saya tegaskan tidak ada diskriminasi. Karena berdasarkan pergub ini semua orang dianggap sama, karena itu perlu diatur,’’ tegas pengurus PGRI Sulteng ini.

Perlunya pengaturan itu, lanjut Harun, supaya ada subsidi silang. Misalnya anak penyandang disabilitas dari keluarga mampu dapat mengsubsidi anak penyandang disabilitas dari keluarga kurang mampu.

Harun juga mengingatkan ada ketentuan dalam pergub yakni ‘’Larangan’’ melakukan pungutan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. ‘’Jadi ada larangan sesuai pasal 10 huruf a, untuk memungut kepada yang tidak mampu secara ekonomi,’’ tegasnya lagi.

- Periklanan -

Dia menambahkan, semua pihak perlu mengetahui bahwa saat ini ada 1.737 guru honorer yang tidak ada pembiayaannya. Sebelum ada pergub ini, kata Harun, kepala sekolah bingung membayar honorer guru.

‘’Maka luar biasa gubernur kita menjawab kegelisahan para guru dan kepala sekolah dengan menerbitkan Pergub No 10 Tahun 2017 yang dikaji selama tiga bulan,’’ katanya. ‘’Sehingga kalau dicermati dengan baik tidak ada komentar-komentar miring. Memang hak setiap warga menyampaikan pendapat, tetapi tolong yang substansial,’’ tambahnya.

Sementara itu, akademisi Untad yang juga anggota tim asistensi Pemprov Sulteng Dr Suparman SE MSi mengatakan, pihaknya mengkaji pergub tersebut dari sisi regulasi yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk No 8 tahun 2016 tentang Disabilitas. Dia mengatakan pada pasal 10 UU itu mengatur tentang hak pendidikan penyandang disabilitas.

‘’Tetapi tidak ada satupun klausul atau pasal yang menyebutkan pendidikan gratis bagi mereka,’’ kata Suparman.

Dari sisi substansi, jelas Suparman, memang perlu ada Pergub Sulteng No 10 Tahun 2017 karena biaya operasional sekolah daerah (Bosda) hanya bisa menanggung setengah proses pendidikan. ‘’Setengahnya lagi ada peran dan partisipasi masyarakat di situ. Kalau di negara-negara maju paling tinggi partisipasi masyarakat pada proses penyelenggaraan pendidikan. Kita harapkan di sini juga demikian,’’ katanya.

Suparman juga menegaskan lagi adanya larangan pungutan kepada yang tidak mampu, yang diatur dalam pergub ini. ‘’Ada larangan pungutan kepada yang kurang mampu. Jadi tidak ada diskriminasi dalam pergub ini,’’tegasnya.

Suparman menjelaskan pungutan harus ditetapkan untuk menentukan batas maksimalnya, berdasarkan perhitungan ekonomi. ‘’Ada indeks kemahalan konstruksi, misalnya, makin jauh dari kota, pungutan makin rendah,’’ katanya.

Menurut Suparman, ketentuan yang diterapkan dalam  pergub ini juga diterapkan oleh Pemprov Jatim. ‘’Bahkan ada informasi bahwa SD dan SMP juga meminta kewenangan yang sama yakni pungutan, bantuan, dan menerima sumbangan. Sebab terjadi penurunan kualitas proses pendidikan bila tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Sebenarnya pemerintah berharap adanya keterlibatan yang sama dalam pembangunan pendidikan,’’ kata Suparman.(sya)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.