3.000 Penyintas Pasigala Tak Tinggal di Huntara

PALU – Entah apa masalah sekitar 3.000 warga penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) yang mendiami Hunian Sementara (Huntara) memilih tidak tinggal di bilik Huntara. “Saat tim reaksi cepat kami turun pendataan ulang lapangan untuk validasi data atas temuan tim yang sudah pernah saya turunkan ke 72 lokasi Huntara yang dibangun PUPR mendapatkan ribuan Huntara Kosong tanpa penghuni,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulteng, Ferdi Kana Lo di kantornya, Senin (12/8).
Menurut Ferdi, bukan berarti Huntara itu tidak ada penghuni, tapi mereka tidak ada di tempat (Huntara). Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Reaksi Cepat, kadang penghuni Huntara datang, kadang tidak datang.
Berdasarkan temuan tersebut, ujar Ferdy pihaknya dalam waktu dekat, setelah tim validasi penghuni Hutara kembali dan merampungkan data akan dilakukan rapat koordinasi dengan BPBD dan Dinas Teknis terkait yang menangani Pengungsi Huntara Kabupaten Sigi, Donggala dan Kota Palu. “Kami akan mohon ke pak Kepala BPBD Provinsi mengkoordinir kami untuk membahas permasalahan ini. Ini persoalan penghuni Huntara harus menjadi urusan bersama semua sektor, dinas, badan yang berkaitan dengan tugas menangani penggungsi pasca bencana alam di Pasigala,” katanya.
Hal ini juga kata Ferdy, untuk memberikan kepastian dan data yang akurat berapa besar sebenarnya warga yang layak tinggal di Huntara. “Persoalan warga di Huntara ini bukan hanya tugas satu pihak, semua pihak terkait harus duduk bersama menyelesaikannya,” ucapnya.
Soal Huntap kata Ferdy lagi, data penyintas yang akan menempati Huntap nanti akan jelas berapa jumlah KK yang butuh Huntap dan dari mana asalnya lokasi terdampak dan untuk direlokasi ke Huntap mana. Ini akan jelas saat dilakukan Land Aquicision & Resetlemen Action Plan (LARAP) sesuai syarat dari Bank Dunia, sehingga Huntap akan dibangun disesuaikan dengan kebutuhan warga yang benar-benar layak menerima. Jangan sampai ada penyintas yang tidak layak mendapatkan Huntap atau jangan sampai bangun Huntap tidak ada yang huni seperti yang terjadi sejumlah di Huntara. “Data yang ada sekarang ini saja masih belum ada yang final dan masih berubah-ubah. Ini akan final setelah Konsultan Bank Dunia merampungkan dokumen LARAP Huntap yang akan dibangun termasuk rencana Huntap-Huntap satelit,” tandasnya. (ron)