Warga Dongidongi Lebih Memilih Masuk Kabupaten Sigi

- Periklanan -

Bupati Sigi Mohamad Irwan (tengah) saat menerima dan memimpin pertemuan dengan masyarakat dari Dongi-dongi di Kantor Bupati Sigi Selasa (28/3). (Foto: Isitimewa)

SIGI – Walau hari libur, puluhan warga Dongidongi tetap mendatangi Kantor Bupati Sigi di Desa Bora, Biromaru, Selasa (28/3) untuk bertemu Bupati Sigi Mohamad Irwan SSos MSi.

Saat bertemu bupati, warga Dongidongi yang didampingi Dewan Adat Pitunggota Sigi dan beberapa kepala desa sekitar wilayah Dongidongi juga turut serta. Mereka berharap bisa bergabung dengan Kabupaten Sigi dan tidak dengan Kabupaten Poso seperti sekarang.

Beberapa perwakilan warga tegas menyatakan bahwa wilayah itu (Dongidongi) merupakan tanah ulayat (tanah adat) yang kepemilikannya berada di Kabupaten Donggala.

“Kami juga heran, tiba-tiba Dongi-dongi masuk wilayah Kabupaten Poso. Padahal itu tanah ulayat masyarakat Sigi yang sebelumnya tergabung dengan Kabupaten Donggala. Perjuangan kami untuk mengembalikan lagi tanah itu ke pangkuan masyarakat Sigi, sampai sekarang lamanya sudah 17 tahun. Tapi hasilnya masih nihil dan belum terwujud hingga kini,” kata Pakuasa, salah seorang perwakilan warga.

Warga menceritakan, secara historis leluhur dan tokoh adat Sigi yang sampai sekarang masih hidup, tahu benar tentang cerita masa lalu wilayah Dongidongi. Ada tugu perbatasan masih berdiri di sana. Letaknya kata Pakuasa, berada di atas Danau Tambing.

Tugu itulah sekitar 17-an tahun yang lalu, menjadi saksi perbatasan antara Donggala-Poso. “Suatu hari kemudian, kami kaget. Kenapa perbatasan tidak lagi di tugu itu. Kenapa Poso sudah mencaplok wilayah Donggala yang sekarang sudah dimekarkan jadi Sigi,” ujarnya lagi.

Kalau pun ada pelepasan wilayah Dongi-dongi menjadi bagian dari Kabupaten Poso, Pakuasa menyatakan sangat prihatin. Tidak pernah dilakukan secara resmi. “Seperti dilepas kayak kambing saja. Tak pernah diantar dan diserahterimakan. Ini yang kami sesali,” ujarnya disambut anggukan perwakilan warga Dongidongi lainnya.

Untuk itu, Pakuasa menegaskan bahwa tapal batas Sigi-Poso mesti ditinjau kembali dan berharap Dongidongi masuk Sigi lagi. Lagi pula sebutnya, warga di sana sekarang lebih menginginkan masuk Sigi.

- Periklanan -

“Dongi-dongi terdiri dari 3 dusun. Jumlah penduduknya seribuan lebih. Saat mereka pilkada atau pilpres, terbagi dua. Ada yang masuk DPT Poso dan memilih di Poso, tapi lebih banyak masuk DPT Sigi dan mencoblos di Sigi,” ungkap pria berumur 60-an tahun tersebut.

Apa yang disampaikan Pakuasa juga didukung Dewan Adat Pitunggota Sigi dan perwakilan masyarakat Dongidongi lainnya. Mereka meminta agar kembali menegangnya hubungan Sigi-Poso akibat pencopotan papan nama sekolah, diselesaikan secepat mungkin. Jangan sampai meluas dan menimbulkan masalah baru. Intinya, kedua pemda mesti bertemu untuk membicarakan kembali tapal batas.

“Ini murni masalah tapal batas. Selain kedua pemda bertemu (Pemda Sigi dan Pemda Poso), tokoh adat Sigi yang diwakili Dewan Adat Pitunggota dan tokoh adat dari Napu dan Behoa (Poso) juga akan bertemu,”sambung Nius Yakala, yang juga tokoh masyarakat Dongi-Dongi.

Bupati Irwan mengatakan, dirinya wajib memfasilitasi jika muncul masalah seperti itu. Namun harus didukung bukti dan data yang kuat terhadap klaim yang berkembang soal Dongi-dongi. Bahkan bupati juga mendorong agar perlu dijalin komunikasi dua arah. Selain sesama pemda, juga ada komunikasi tokoh adat kedua daerah.

Bupati mengajak masyarakat agar jangan mudah terprovokasi apalagi sampai melakukan tindakan main hakim sendiri.  Untuk menyahuti keinginan perwakilan masyarakat yang hadir saat ini, solusi terbaik akan ditempuh.

“Saran saya, segera bentuk forum yang sifatnya terbatas untuk penyelesaian masalah ini. Forum itu nantinya yang akan membuat pengaduan tertulis ke saya. Personel forum tentunya kita-kita yang hadir sekarang ini,” kata Iwan Lapatta, sapaan akrab bupati.

Pengaduan itulah yang akan menjadi dasar bupati untuk membuat surat ke Gubernur, DPRD Sulteng, dan kemudian ditembuskan ke Pemkab Poso. Jika bupati sudah menyurat, barulah dibicarakan lagi masalah ini ke tingkat lebih tinggi.

Kenapa begitu? ujar bupati, karena ini skopnya sudah lintas kabupaten. Provinsi tak bisa dilangkahi.

“Kami tetap meminta kerja sama dari kita semua, untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban wilayah kita ini,”ajak bupati pada pertemuan yang turut dihadiri Dandim 1306/Donggala yang diwakili Perwira Penghubung, Iko Power. (cam)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.