alexametrics KPK Gandeng Puskak Untad, Kaji Putusan Kasus Eks Dirut Garuda – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

KPK Gandeng Puskak Untad, Kaji Putusan Kasus Eks Dirut Garuda

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Proses pengadilan kasus tindak pidana penyuapan dan pencucian uang yang menyeret nama mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan mantan Dirut PT.Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo, menarik perhatian dari Pusat Kajian Antikorupsi (Puskak) Universitas Tadulako (Untad), untuk melakukan pengkajian atas putusan dalam kasus tersebut.

Hal ini juga merupakan bentuk tindaklanjut dari kerjasama antara Puskak Untad dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan keputusan Rektor Untad Nomor 2345/UN28/KP/2021, dibentuklah tim pengkaji sebanyak 21 orang yang merupakan civitas akademik Fakultas Hukum Untad yang diketuai oleh Dr. Surahman, SH., MH.

Dari hasil kajian yang dilakukan selama beberapa bulan, Surahman menyebutkan hasil pengkajian anotasi putusan ini tidak bermaksud menggugat eksistensi dari segi yudisial, tetapi berkenaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dari sudut pandang akademiknya.

“Sehingga kami tidak punya maksud untuk mengatakan putusan ini salah, ini hanya berkenaan dengan sudut pandang akademik dan teoriti. Dalam artian apakah secara substantif dalam putusan itu mampu menjangkau keseluruhan kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang ada di dalam kasus PT Garuda Indonesia, atau justru hanya sebagian kecil yang terangkat,” ujarnnya, Rabu (17/11) dalam konferensi pers disalah satu hotel di Kota Palu.

Suratman menilai, dalam kasus suap dan pencucian uang yang melibatkan mantan Direktur PT Garuda Indonesia ini mestinya harus dikembangkan secara luas. Untuk itu dia berharap dengan kerjasama yang dilakukan KPK dan Puskak Untad ini, dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum kedepannya serta menjadi bahan ilmu pengetahuan baru khususnya bagi mahasiswa.

Begitupun dengan hakim yang ada di Pengadilan Tipikor yang memutus perkara ini serta jaksa penuntut umum, dia berharap hasil pengkajian anotasi hukum ini bisa diterima secara objektif.

Dia kemudian menjelaskan, Garuda Indonesia merupakan Perseroan Terbatas (PT), kemudian ada organ yang bekerja di dalamnya, seperti direksi atau komisaris dan ada RUPS. Sehingga muncul pertanyaan, apakah pembelian pesawat dengan biaya besar merupakan kebijakan dari perusahaan atau tidak?, sebab katanya dalam pengambilan satu keputusan dalam perseroan itu melalui RUPS.

Jika pembelian pesawat itu melalui kebijakan dari RUPS, maka bukan hanya Emirsyah Satar yang dimintai keterangan. Namun apabila pembelian itu tidak melalui RUPS, masih ada aktivitas direksi yang dibawahi pengawasan komisaris. Maka seharusnya komisaris melakukan pengawasan tentang satu aktivitas yang strategis, karena pembelian pesawat bukan suatu hal yang kecil.

“Tidak cukup hanya sampai Emirsyah Satar, tetapi harus sampai di dalam organ-organ di perseroan terbatas yang namanya Garuda untuk dimintai pertanggungjawaban,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Puskak Untad Abdul Wahid SH., MH mengatakan, berkaitan dengan anotasi hukum ini ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Diantaranya mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kerjasama dengan pihak KPK dalam kasus ini hanya ingin mencari titik-titik lemah dalam putusan itu dalam rangka penegakan hukum.

“Ada tiga isu hukum yang akan dibahas disini, pertama berkaitan dengan surat dakwaan, kedua berkaitan dengan tuntutan dan yang ke tiga berkaitan dengan putusan,” ujarnya.

Sementara itu dari hasil anotasi hukum tim pengkaji merekomendasikan beberapa poin, diantaranya pertama ketepatan menggunakan Pasal 71 KUHP terhadap status a quo. Dapat diperoleh ketika nilai hukum dilihat dari sisi kemanfaatan dan keadilan. Bicara mengenai kemanfaatan, maka penting titik beratkan dari pertanyaan besar manakah yang memberi manfaat yang besar antara penggabungan perkara dengan pemisahan perkara. Sebelum jauh mengelaborasi pertanyaan tersebut, penting untuk dipahami bahwa nilai kemanfaatan bertalian erat dengan sisi efektivitas pembuktian.

“Dari konstruksi tersebut, setelah membaca dakwaan perkara a qou (berkarakter penggabungan perkara) nampak sangat jelas bahwa bangunan argumentasi hukum yang dinarasikan tidak terurai secara efektif dan cermat. Dengan tidak terpenuhinya sisi efektif dan cermat tersebut, maka nilai kemanfaatan tidak sepenuhnya dicapai,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, penggunaan ketentuan Pasal 65 KUHP sebagai dalil legalitas penggabungan perkara dalam amatan tim pengkaji merupakan tindakan yang benar, tapi tidaklah tepat. Idealnya jaksa tidak menggunakan ketentuan Pasal 65 KUHP, melainkan ketentuan Pasal 71 KUHP sehingga ketiga nilai hukum dapat dicapai secara bersamaan.

Penggabungan perkara a quo tidak hanya berdampak pada keterpenuhan nilai hukum, melainkan juga berdampak pada kaburnya pembuktian dalam persidangan, yang dalam amatan tim pengkaji juga mengaburkan perbuatan hukum lainnya.
Kedua, mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui tangkapan bacaan putusan nampak bahwa ada tindakan yang dilakukan setelah perbuatan penyuapan, tindakan yang dimaksud ialah berupa pembelian pesawat terbang. Tindakan itu dihendaki oleh penyuap, sehingga dalam konstruksi hukum administrasi telah terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang yang secara sadar untuk memperkaya diri sendiri.

Tindakan ini tentunya memiliki korelasi atau kesesuaian unsur dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga dalil kerugian negara pada prinsipnya telah terpenuhi. Oleh karena fakta hukum menggambarkan adanya potensi besar keterpenuhan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam perkara a quo, maka sangat dipandang penting jaksa melakukan pengembangan perkara a quo dan tidak hanya sekadar berhenti pada dua perbuatan hukum yang telah ada.

Penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TPK, maka jika suatu tindak pidana korupsi yang tidak menggunakan uang negara, misalnya saja kasus suap menyuap yang menggunakan uang pribadi tidak dapat dibebankan uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU TPK.

Demikian pula halnya dalam perkara ini, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membongkar kemungkinan adanya kerugian keuangan negara dan mafia pengadaan yang lebih besar, apalagi jika hasil pemeriksaan awal tahap penyidikan maupun hasil persidangan ditemukan adanya dugaan kemungkinan adanya permainan di dalam proses pengadaan yang tidak menutup kemungkinan telah menimbulkan kerugian keuangan negara, dan penyidik belum menjangkau hal tersebut.

“Dalam hal ini penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengembangkan perkara tersebut,” imbuhnya.

Dan yang ketiga, mencermati dakwaan jaksa dalam perkara a quo, nampak sangat jelas Jaksa KPK tidak mengurai jumlah potensi kerugian negara. Padahal esensi dari unsur delik penyuapan berkaitan erat dengan potensi kerugian negara.
“Uraian mengenai potensi kerugian negara menjadi hal yang penting dimuat dan dielaborasi secara cermat dalam dakwaan, mengingat dalil yang dibangun oleh Jaksa KPK ialah dalil tindak pidana penyuapan,” tandasnya. (win)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.