POSO – Sebanyak 26 Kepala Desa (Kades) di Poso, menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso untuk segera membayar Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016.
Desakan pembayaran disampaikan karena pemerintah desa memiliki banyak tunggakan/utang kegiatan tahun 2016 akibat belum dilunasinya ADD. Jumlah dana ADD yang belum dibayar pemkab sebesar Rp 5 miliar.
“Kami minta lembaga (DPRD) ini membacup kami dalam memperjuangkan hak-hak desa yang sampai sekarang belum dibayarkan. Yaitu ADD,” jelas kepala desa (Kades) Toyado Kecamatan Lage, Idul Bunando, saat gelar hearing di DPRD, Jumat (16/3) sore.
Sejumlah kegiatan desa yang masih diutang karena ADD belum dibayar diantaranya adalah gaji/honorium perangkat desa dan pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik desa. “Banyak utang pekerjaan desa pada pihak ketiga dan juga pekerja yang belum bisa dibayar sampai sekarang. Ini beban berat bagi kita karena setiap saat didatangi dan ditagih mereka,” ujar Idul yang jadi salah satu juru bicara kades.
“Kami heran kenapa sudah masuk Maret 2017 pemda belum bayar ADD 2016. Kasian kami yang 26 desa ini,” tukas beberapa Kades lain. Diantara desa yang belum dibayarkan ADDnya adalah Desa Toyado, Desa Maliwuko, Desa Lape, Desa Dewua, dan Desa Barati.
Ketua DPRD Poso Ellen Ester Pelealu yang memimpin hearing berjanji akan segera berkomunikazi dengan pihak Pemkab terkait ADD yang belum dibayar. “Besok (hari ini, red) kami akan panggil eksekutif untuk membicarakan sekaligus mencarikan solusi,” ungkapnya kepada para kades. Ellen berharap akan ada penyelesaian masalah yang diambil setelah dilakukannya pwetemuan dengan eksekutif hari ini (Jumat, red). “Ini (ADD) merupakan masalah serius yang harus segera dicari penyelesaiannya,” tutupnya.(bud)
