23 RS di Sulteng Bekerjasama dengan BPJS

Baru 10 RS yang Memenuhi Syarat Akreditasi

- Periklanan -

PALU – Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.
Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Seperti yang dijelaskan Kepala Humas BPJS Kesehatan Jakarta, M Iqbal Anas Maruf, bahwa ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri. Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota setempat atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.
“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” ungkapnya dalam press release kepada Radar Sulteng, kemarin (4/1).
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Hartati Rachim mengungkapkan, sedangkan untuk BPJS Kesehatan Cabang Palu per 31 Desember 2018 jumlah RS yang bekerjasama BPJS Kesehatan Cabang Palu sebanyak 23 RS. Dari 23 RS tersebut 10 RS yang sudah terakreditasi dan otomatis memenuhi syarat untuk kerjasama, jadi tersisa 13 RS yang belum atau dalam proses akreditasi.
13 RS yang belum atau sedang akreditasi 12 di antaranya direkomendasikan Kemenkes juga bisa kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sementara satu rumah sakit yakni, RS Tadulako tidak direkomendasikan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karena belum memiliki rekomendasi dari Kemenkes.
Pada 31 Desember 2018, Kantor Pusat BPJS kesehatan menerima surat dari kementerian kesehatan berisi RS yang dapat direkomendasikan untuk dilakukan perpanjangan kerjasama dengan BPJS Kesehatan tahun 2019.
“Sebelum keluar rekomendasi ini, Kemenkes sudah meminta semua RS yang belum akreditasi untuk membuat Surat Komitmen akreditasi. Dalam daftar itu hanya 1 RS di wilayah kerja kami yang tidak masuk dalam daftar rekomendasi itu, yaitu RSU Tadulako,” ungkapnya.
Tiga hari ini BPJS Kesehatan komunikasi intens dengan RS Tadulako, dan Dinas Kesehatan Provinsi. Juga berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan maupun Kantor Pusat BPJS Kesehatan terkait rekomendasi ini dan, masih terus berproses.
“Jadi, sambil menunggu hasil koordinasi atau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan Kantor Pusat, untuk saat ini RS Tadulako belum perpanjang untuk bekerjasama dengan kami dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS,” tegasnya.
Jika sudah ada rekomendasi atau petunjuk dari tingkat pusat, maka akan segera disesuaikan, sedangkan untuk 12 RS yang belum ada surat akreditasi, tetap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau tetap melayani peserta JKN-KIS, dengan dasar adanya surat rekomendasi Kemenkes tersebut.
Rumah Sakit yan terakreditasi RSUD Undata Palu, RSU Anutapura Palu, RS Jiwa Mandani, RS Wirabuana, RS Woodward Palu, RSUD Tora Belo, RSUD Makopindo Toli-toli dan RSUD Buol.
RS sedang proses akreditasi dan memiliki surat rekomendasi Kemenkes masing-masing RS Bhayangkara Palu, RS Budi Agung, RSU Islam Alkhairat, RSIA Nasanapura, RSIA Care She, RS Samaritan, RSIA Tinatapura, RSUD Kabelota Donggala, RSUD Anutaloko Parigi, RSB Defina, RSUD Raja Tombolotutu, RSUD Poso, RS Sinar Kasih Tentena Klinik manggala.
Kata Hartati Rachim untuk akreditasi belum dipersyaratkan, data tersebut adalah data RS yang belum akreditasi atau belum ada sertifikat akreditasi sampai pada 31 desember, jika per Jumat (4/1) sudah ada RS yang hasil akreditasinya dinyatakan lulus akreditasi oleh KARS, hanya saja sertifikatnya belum ada.
“Untuk RS Tadulako belum masuk dalam rekomendasi Kemenkes, masih dilakukan koordinasi dengan Dinkes, karena rekomendasinya dari kementerian langsung kami tidak punya wewenang menjawab alasannya,” ungkapnya. (umr)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.