Melihat Antusias Warga Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Pasca Bencana

Pelayanan Menumpuk, Dirasakan Lamban, Warga Berharap Ada Kebijakan Denda

- Periklanan -

Lebih tiga bulan pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, 28 September 2018 yang memporakporandakan Kota Palu, Sigi dan Donggala, kepedulian warga membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palu begitu besar.

RONY SANDHI, Palu

- Periklanan -

BEGITU memasuki kantor Samsat Palu di Jalan Kartini, Senin pagi (7/1) sudah terlihat pemandangan padatnya kendaraan baik roda dua dan roda empat di parkiran samping dan depan kantor Samsat.
Kendaraan roda dua di bagian tempat cek fisik kendaraan juga menumpuk, puluhan kendaraan antre di bagian bawah juga untuk cek fisik. Tiga orang petugas cek fisik terlihat lincah menangani kendaraan untuk cek fisik sebagai salah satu persyaratan pengurusan pajak dan STNK. Dua petugas terlihat sibuk melayani di tempat kendaraan roda dua, sementara seorang yang lain terlihat melayani cek fisik kendaraan roda empat yang parkir di bagian samping dan depan kantor Samsat.
Di bagian depan pintu masuk kantor Samsat, beberapa warga duduk di lantai di luar. Di bagian dalam kursi-kursi yang disiapkan tampak penuh, beberapa warga terpaksa duduk di atas meja yang disiapkan di sisi selatan ruang pelayanan untuk mengisi berkas. “Ini sudah mau jam 12, tapi saya belum dipanggil-panggil,” kata warga yang menunggu antrean pelayanan dipanggil melalui pengeras suara.

Warga Palu Utara yang mengaku bernama Andre itu hendak membayar pajak dan STNK yang sudah jatuh tempo sejak Agustus 2018 dan sudah mengambil nomor antrean sejak pagi. “Dari jam 9 pagi saya disini. Sekarang jam sudah 11.10 belum juga dipanggil. Sebentar lagi jam 12 petugasnya sudah mau istirahat,” katanya.
Senada dengan itu Alirzan (29) warga Tawaeli menuturkan, dia hendak membayar pajak kendaraan bermotor roda duanya yang sudah sekitar dua tahun menunggak. “Saya dapat informasi di media sosial katanya ada kebijakan pemutihan denda pajak,” ujarnya.
Alirzan yang datang tepat jam 12.00 saat pelayanan diistirahatkan, terpaksa menunggu pelayanan kembali dibuka pukul 13.00. Menurutnya, informasi yang didapatkannya dari Medsos soal pemutihan denda pajak kendaraan berharap bisa membantu untuk korban-korban terdampak bencana. “Saya ini cuma spekulasi saja datang dengan uang pas mau bayar pajak, karena saya dapat info ada pemutihan denda pajak,” katanya berharap.
Sumber Radar Sulteng menyebutkan, terjadi penumpukan pelayanan di kantor Samsat karena pelayanan untuk pembayaran pajak, pengesahan STNK tahunan yang sebelumnya bisa dilakukan Samsat Corner di ruko kompleks Mal Tatura Palu tidak ada. Otomatis pelayanan semua dipusatkan di kantor Samsat. “Sebenarnya Samsat Corner bisa dibuka kembali, supaya pelayanan bisa lebih maksimal,” kata sumber yang minta tidak menulis identitasnya.
Masih menurut sumber, antusias warga membayar pajak harusnya direspons cepat oleh pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng. Bayangkan saja, warga yang baru saja menjadi korban bencana alam, ada yang rumahnya rusak dan ada yang kehilangan pekerjaan tapi ada kesadaran mau bayar pajak kendaraannya. Dinas Pendapatan dan Ditlantas harusnya mencari solusi terbaik untuk memaksimalkan pelayanan. “Ini warganya greget bayar pajak, tapi respons pelayanan tidak mengikut. Padahal mereka ini terdampak bencana lho,” ungkapnya.
Pak Gubernur harus melihat ini sebagai bentuk kepedulian warga memenuhi kewajibannya membayar pajak dan merupakan peluang pendapatan daerah dan gubernur diharapkan bisa merespon dengan mencari solusi melalui Dinas Pendapatan dan Ditlantas untuk sama-sama meningkatkan pelayanan. “Sebenarnya kalau pemerintah mau, buka Samsat Corner di wilayah Kecamatan Palu Utara satu dan buka lagi satu Samsat Corner di wilayah Palu Barat. Jadi masyarakat tidak harus menumpuk di kantor Samsat,” ujar sumber lagi.
Sumber memperkirakan, dalam sehari selama tiga bulan pasca gempa warga yang membayar pajak bisa mencapai 300 sampai 400 orang. Jika dibandingkan dengan sebelum gempa hanya sekitar 200 orang lebih. Dalam sehari pendapatan dari pajak kendaraan bisa sampai Rp 1 miliar lebih. Mestinya peluang kesadaran masyarakat membayar pajak, apalagi pasca gempa yang melanda Kota Palu ini cepat direspon, misalnya selain membuka Samsat Corner juga menambah jam pelayanan atau pegawainya kerja lembur.
Bayangkan saja kalau dalam sehari ada wajib pajak yang hendak membayar pajak mobilnya bisa 20 sampai 30 juta per kendaraan dikalikan beberapa kendaraan. Di Palu ini banyak mobil mewah yang pajaknya puluhan juta. Kalau hal itu disepelekan, sama saja membuang peluang warga yang mau sadar membayar pajak. “Jangan sampai warga yang diajak bangkit dan sadar pajak, tapi peluang pelayanan tidak merespon,” tandasnya.
Pantauan Radar Sulteng, tepat pukul 12.00 petugas Samsat melalui pengeras suara mengumumkan pelayanan ditutup karena masuk jam istirahat dan akan kembali buka pukul 13.00. Warga yang memenuhi ruangan utama pelayanan terdengar riuh dan hampir setengahnya memilih keluar dari ruangan dan akan kembali lagi saat pelayanan dibuka lagi. Beberapa warga terlihat tetap bertahan di dalam ruangan pelayanan untuk menunggu sejam kedepan saat pelayanan buka kembali. “Menunggu sajalah. Daripada bolak balik lagi,” kata seorang pria yang mengaku berdomisili di Palu Barat.
Terpisah Kepala Seksi STNK Ditlantas Polda Sulteng, AKP Muh Fadhlan dikonfirmasi Radar Sulteng, membenarkan jika terjadi peningkatan pelayanan di kantor Samsat Palu. Menurutnya, dua minggu pasca gempa dan pelayanan Samsat dibuka, warga yang hendak mengurus STNK kendaraan bermotornya sudah ramai-ramai memenuhi kewajiban kendaraan bermotornya. “Dua minggu pasca gempa kami sudah buka, walaupun saat itu bukanya masih di depan pakai tenda. Tapi, warga yang datang sangat banyak. Luar biasa kepedulian warga, walaupun mereka juga korban bencana,” katanya.
Ditanya terkait upaya untuk meningkatkan pelayanan warga yang mengurus kelengkapan STNK pasca gempa? perwira dengan pangkat tiga balak di pundaknya itu, mengaku menambah jumlah loket pelayanan dan menambah jam lembur petugas. “Kami tambah loket dan petugas lembur. Kalau tidak begitu, akan banyak berkas yang tertunda, karena berkas akan menumpuk yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Terkait Samsat Corner yang belum beroperasi pasca gempa, apakah berpengaruh pada meningkatnya pelayanan ? Fadhlan, mengatakan Samsat Corner memang dibutuhkan untuk memudahkan pelayanan bagi warga yang hendak membayar pajak, pengesahan STNK saja. Namun Fadhlan tidak berwenang menjelaskan terkait apakah perlu dibuka atau penambahan Samsat Cornet karena merupakan kewenangan dari Dinas Pendapatan. “Yang jelas kami berupaya tetap menyelesaikan pelayanan dengan cepat. Kendati harus menambah jam kerja lembur biar bisa cepat,” terangnya.
Sementara upaya konfirmasi melalui UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu belum mendapatkan penjelasan.
Senin pagi Radar Sulteng berupaya melakukan konfirmasi terkait peningkatan pelayanan pasca gempa, tsunami dan likuifaksi dan terkait informasi pembebasan denda pajak kendaraan bermotor tidak berhasil mendapatkan penjelasan. Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah I, Hj. Agustina Damayanti Pettalolo, SE. MT di Kantor Samsat Palu Jalan Kartini melalui stafnya mengaku belum bisa memberi penjelasan karena masih sibuk mengurus laporan keuangan. Melalui stafnya, Kepala UPT mengarahkan untuk menemui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Hj. Mesyura Pakaya, S.Sos, M.Si. Saat Radar Sulteng hendak menemui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, juga belum bisa ditemui karena masih sibuk mengurus laporan keuangan. Menunggu sekitar satu jam, Radar Sulteng kemudian menayakan kepada salah seorang staf. Menurut staf di bagian Kepala Bagian Tata Usaha, pimpinannya belum bisa diganggu, karena masih sibuk dengan laporang keuangan. “Sepertinya ibu masih sibuk. Belum bisa diganggu,” kata staf wanita kepada Radar Sulteng. ***

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.