BPOM Palu Musnahkan Ribuan Produk Ilegal

- Periklanan -

Petugas membakar ribuan produk ilegal hasil sitaan BPOM Palu, Selasa (31/1). (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palu musnahkan produk ilegal hasil pengawasan dan penyidikan tahun 2015/2016 pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI ke-16, di halaman Kantor BPOM Palu, Selasa (31/1).

Kepala BPOM Palu, Safriansyah dalam sambutannya mengatakan pihaknya akan terus memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Pengawasan obat dan makanan merupakan agenda reformasi pembangunan nasional  bidang kesehatan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia,” kata Kepala BPOM di Palu, Safriansyah, kemarin (31/1).

Selain itu, Safriansyah juga mengatakan BPOM tidak akan bisa bekerja sendiri. Oleh karenanya, diperlukan pasrtisipasi masyarakat baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha untuk bersama-sama mengawasi peredaran obat dan makanan ilegal.

Safriansyah mengungkapkan selama tahun 2015 hingga 2016, BPOM Palu berhasil menyita 1.571 item produk ilegal.

“Total temuan hasil pengawasan dan penyidikan selama 2015/2016 berjumlah 1.571 item atau 46.833 aisis dengan nilai perekonomian sebesar Rp 708.874.000,” jelas Safriansyah.

- Periklanan -

Dalam pemusnahan yang dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Derry B Djanggola tersebut dengan memusnahkan beberapa jenis produk ilegal baik makanan, obat-obatan, maupun kosmetik.

“Adapun produk ilegal lainnya akan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kawatuna sebanyak dua truk,” terangnya.

Selain itu, adapula produk ilegal lainnya yang belum dimusnahkan dengan nilai ekonomis 300 juta lebih untuk keperluan di pengadilan.

“Produk yang tidak dimusnahkan ini, untuk keperluan di Pengadilan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulteng, Derry B Djanggola mengapresiasi kinerja BPOM selama ini.

“Secara komprehensif, BPOM sudah melakukan tindakan yang benar. Harapan Gubernur sebenarnya kabupaten yang lain juga bisa melakukan hal yang sama,” ucapnya.

Selain itu, Derry B Djanggola menjelaskan pengawasan terhadap produk berbahaya jangan hanya dilakukan BPOM sendiri.

“Ini tidak hanya oleh BPOM sendiri tetapi seluruh stake holder, para pengusaha, termasuk juga masyarakat,” tandasnya. (cr5).

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.