Kemenkumham:  3500 TKA Legal Masuk Sulteng

- Periklanan -

Ilustrasi tenaga kerja asing. (@jpnn.com)

PALU- Data yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana disampaikan Kakanwil Kemekumham Sulteng, Iwan Kurniawan, sedikitnya ada 3500 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) Legal tersebar di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali, Morowali Utara.

“Data itu, per Januari-Desember 2016,”ungkap Iwan Kurniawan, di kantornya, Kamis (26/1) kemarin

Kalaupun  jumlah di lapangan saat ini melebihi  dengan data yang ada pada bidang Keimigrasian Kantor Kemenkumham Sulteng, berarti banyak TKA masuk secara ilegal. Tidak heran katanya saat ini adanya TKA ilegal di Indonesia bahkan, di Sulteng telah menjadi isu Nasional.

Terkait  masuknya TKA melalui jalur pelabuhan domestik, tidak dibantahnya, namun Iwan Kurniawan mengaku pengawasan disejumlah pelabuhan telah dilakukan melalui  tempat pengawasan imigrasi (TPI). Dimana para petugas terlebih dahulu mencatat orang asing, melalui berbagai macam persyaratan. Artinya orang asing yang masuk ke Sulteng, telah prosodural.

“Kalaupun ada yang lolos masuk, berarti itu adalah perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,”sebut Iwan Kurniawan.

Dijelaskannya, salah satu hasil pertemuan dengan  lembaga Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng belum lama ini membahas bagaimana Tim Pengawasan Orang Asing yang sudah dibentuk itu memaksimalkan pengawasan terhadap orang asing khususnya yang ada di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali.

- Periklanan -

Tim POA tersebut  diuraikannya, Institusi Kepolisian, TNI dan sejumlah SKPD. “Tim inilah yang sekarang melakukan pengawasan ketat kepada TKA yang ada di Kabupaten Banggai dan Morowali,”tegas Iwan Kurniawan.

Lanjut  Iwan Kurniawan, adanya informasi masuknya TKA melalui jalur pelabuhan ditegaskannya akan melakukan penelitian langsung  ke jalur-jalur pelabuhan, apakah para TKA tersebut masuk secara legal ataukah secara ilegal.

Dijelaskannya, jika  kembali menengok prosodur orang asing masuk di Indonesia, tentu saja melalui proses sebagaimana aturan yang telah dikeluarkan oleh Negara RI. Kementerian Hukum dan HAM Sulteng, tentu saja telah mengantongi data-data awal orang asing yang masuk melalui  informasi yang diberikan KBRI di suatu Negara.

“Berapa jumlah yang masuk, visa apa yang digunakan dan lain sebagainya. Semua data itu sudah ada. Makanya kami berani mengatakan TKA yang masuk di Sulteng adalah Legal,”imbuhnya.

Tidak gampang katanya untuk meloloskan seotrang TKA ke Indonesia, apalagi keperluannya yang berbeda-beda. Dari sekian pemohon misalnya harus melalui persyaratan-persyaratan, apakah persyaratan itu disetujui ataukah tidak.

Setelah proses persetujuan itu, pihaknya  mengambil langkah mencatat data-data  orang asing secara  akurat. Lalu kemudian memulai pengawasan kepada orang asing. Yang menjadi kendala saat ini disebutkan Iwan Kurniawan adalah jumlah personel Kemimigrasian di Banggai dan Morowali yang cukup terbatas.

Oleh karena itu pihaknya sangat mengharapkan bantuan-bantuan dari SKPD, Polisi, TNI, bahkan masyarakat , untuk bersama-sama memerangi TKA ilegal. “Tanpa kerja sama tentu apa yang sudah kita tentukan tidak akan tercapai. Oleh karena itu mari kita sama-sama melakukan pengawasan kepada TKA di Sulteng,”pungkasnya Iwan Kurniawan.(mul)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.