1 Januari 2018, Tarif Cukai Rokok Naik 10 Persen

- Periklanan -

JAKARTA – Persoalan kesehatan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok 2018. Dalam ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka kemarin (19/10), tarif cukai rokok ditetapkan naik rata-rata 10,04 persen. Kenaikan tarif itu akan memengaruhi harga produk tembakau yang beredar tahun depan.

’’Di situ ada banyak pertimbangan. Petani tembakau, pekerja yang hidup di pabrik rokok, ada sisi kesehatan, maupun rokok ilegal,’’ terang Jokowi setelah menutup kongres Legiun Veteran Republik Indonesia di Jakarta kemarin. Sejumlah aspek lain juga menjadi bahasan sehingga ketemu angka 10,04 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dalam jangka panjang, pemerintah semakin memperhatikan para pekerja yang terkait dengan tembakau. Khususnya petani tembakau. Presiden sudah meminta agar para menteri terkait memikirkan nasib para petani tembakau dalam jangka panjang.

’’Itu dilakukan agar mereka mempersiapkan penanaman produk lainnya dalam jangka waktu ke depan,’’ tuturnya. Tujuannya, ketika nanti negara semakin memenuhi aspek kesehatan dalam hal produk tembakau, para petani yang terdampak itu langsung bisa mendapatkan alternatif penghasilan setelah tidak lagi memproduksi tembakau.

Ani –sapaan karibnya– menyebutkan, kenaikan tarif cukai tersebut berlaku mulai 1 Januari 2018. Ada empat pertimbangan utama yang menjadi dasar penetapan kenaikan tarif tersebut. Pertama, aspek kesehatan dan niatan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok nasional. Yang kedua, kenaikan cukai rokok harus bisa mencegah makin banyaknya rokok ilegal. Karena itu, tarif cukai tidak bisa langsung naik terlalu tinggi. Kemudian, pemerintah juga mempertimbangkan kesempatan kerja, khususnya pada petani tembakau dan buruh pabrik rokok.

Pertimbangan terakhir datang dari sisi penerimaan negara. APBN 2018 menargetkan pendapatan dari cukai rokok sebesar Rp 148,23 triliun atau naik 4,8 persen dibanding tahun ini sebesar Rp 141,3 triliun. Saat ini, kenaikan target itu masih dibahas di DPR.

Kenaikan tarif cukai tersebut tidak berlaku sama rata untuk semua jenis rokok. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. ’’Ini dibarengi juga perubahan dari sisi pengelompokannya,’’ lanjut mantan managing director Bank Dunia itu. Dalam waktu dekat, pihaknya mengeluarkan peraturan menteri keuangan untuk mengatur lebih lanjut kenaikan tarif cukai rokok itu. Sebab, presiden telah menyetujui besaran kenaikan tarif cukai tersebut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menekankan bahwa kenaikan tarif cukai 10,04 persen cukup wajar. Itu merupakan angka tengah yang diambil dari masukan yang disampaikan berbagai pihak. Di antaranya kalangan yang meminta cukai dinaikkan dan kelompok yang menginginkan tarifnya diturunkan. ’’Jadi, ada yang minta lebih tinggi dan lebih rendah. Kenaikan cukai ini juga bukan untuk sekarang, tapi ada di RAPBN 2018,’’ kata Darmin kemarin. Dalam RAPBN 2018, pemerintah memasang target penerimaan cukai rokok Rp 148,2 triliun. Angka itu naik 4,8 persen dibandingkan target penerimaan cukai hasil tembakau pada APBNP 2017 senilai Rp 141,3 triliun.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengungkapkan, pihaknya sepakat kenaikan tarif cukai 2018 dianggap moderat. Meski begitu, dia menekankan bahwa kenaikan tersebut belum bisa memberikan ruang industri untuk bernapas. Pertimbangan itu atas dasar kenaikan tarif 2018 yang sedikit lebih rendah dibandingkan dua tahun terakhir, yang mana pada 2017 sebesar 10,54 persen dan 2016 sebesar 11,3 persen. Pada saat yang sama, pertumbuhan produksi rokok negatif sejak 2014. Dari sisi pertumbuhan alami, kenaikan tarif 2018 masih lebih tinggi dibandingkan angka PDB maupun inflasi 2018, yaitu 8,9 persen. ’’Ekstensifikasi menjadi penting agar penerimaan lebih terjamin,’’ jelasnya kemarin.

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo menyetujui peningkatan tarif cukai rokok. Alasannya, pengendalian konsumsi rokok bisa lebih mudah. Menurut dia, harga rokok sekarang cukup murah. ”Anak dan remaja bisa beli,” jelasnya. Selain soal cukai, untuk pengendalian konsumsi rokok, seharusnya dilakukan pelarangan iklan rokok. Menurut Komnas Anak, lanjut dia, sekitar 46,3 persen remaja mengaku mulai merokok karena terpengaruh iklan rokok. Dalam undang-undang kesehatan juga telah diatur bahwa rokok berbahaya.

- Periklanan -

Industri Keberatan

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur Sulami Bahar mengaku keberatan dengan rencana kenaikan tarif cukai rokok. Dia meminta pemerintah menimbang kembali rencana tersebut. ”Kami sangat keberatan dengan rencana kenaikan cukai pada 2018,” ujarnya.

Sulami mengatakan, ada beberapa hal yang membuat para pengusaha rokok gelisah selain rencana kenaikan tarif cukai. ”Produksi rokok turun dalam tiga tahun terakhir akibat perpindahan pola belanja konsumen dan turunnya daya beli masyarakat,’’ tambahnya. Menurut Sulami, menurunnya produksi rokok itu terjadi karena berbagai hal. Antara lain, kurang memadainya ruang konsumsi rokok dan stagnannya pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, produksi turun karena maraknya peredaran rokok ilegal hingga munculnya berbagai peraturan yang membebani industri rokok. ”Jadi, di bawah kita berhadapan dengan rokok ilegal, sedangkan di atas berhadapan dengan rokok yang diakuisisi asing tapi mereka menikmati fasilitas dari negara,” terangnya.

Sulami menjelaskan, ketika daya beli turun, konsumen akan menyiasati dengan mencari rokok murah. Akibatnya, target pendapatan cukai malah tidak tercapai. Kenaikan cukai yang berlebihan justru menyuburkan pertumbuhan rokok ilegal.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti menyatakan hal serupa. Menurut dia, kenaikan tarif cukai yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut sangat memukul industri rokok. Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif cukai. ’’Kenaikan tarif cukai 2018 akan semakin menekan pertumbuhan industri. Jangan lagi ada beban tambahan bagi industri,’’ tambahnya.

Gaprindo mencatat, jumlah rokok ilegal di Indonesia mencapai 14 persen atau 30 miliar batang dari total produksi. Jumlah tersebut naik dibandingkan catatan sebelumnya, yaitu 10 persen. ”Salah satu cara untuk bisa meredam produksi dan konsumsi rokok ilegal adalah menjaga agar cukai rokok tidak naik tinggi,” pungkasnya.

Sekjen Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) I Ketut Budiman menambahkan, kenaikan cukai bisa mengganggu kelangsungan pabrik rokok. Akibatnya, produksi rokok keretek turun. Itu berimbas pada penurunan penggunaan bahan baku utama, salah satunya cengkih. Dalam kondisi normal, kebutuhan cengkih di pabrik rokok disuplai dari dalam negeri. ’’Kalau produksi rokok keretek turun, bisa terjadi kelebihan pasokan cengkih,’’ paparnya. Bila sampai terjadi kelebihan suplai, pengaruh harga bakal signifikan. Harga akan tertekan dan itu merugikan petani cengkih.

Sementara itu, Ketua Departemen Media Center Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Ananto Wibisono mengaku masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) resmi keluar. Namun, jika benar bakal ada kenaikan cukai rokok 10,04 persen, dia sangat menyayangkannya. ’’Periode sebelumnya (awal 2017) sudah ada kenaikan 10,5 persen. Tahun depan mau dinaikkan lagi,’’ jelasnya.

Kenaikan cukai sebelumnya yang mencapai 10,5 persen telah mengurangi produksi 8 miliar batang rokok antara Januari sampai Juli 2017. Ananto memerinci, pada 2015, produksi rokok mencapai 348 miliar batang. Kemudian, pada 2106, produksi turun menjadi 346 miliar batang. Penurunan produksi itu otomatis berdampak pada sektor tenaga kerja. Mulai tenaga kerja di pabrik rokok, petani tembakau, hingga petani cengkih. Dia berharap pemerintah menaruh perhatian pada pekerja di industri rokok.

Selama ini pemerintah beralasan menaikkan cukai rokok untuk menekan prevalensi atau perokok di Indonesia. Namun, Ananto sangsi tujuan itu akan tercapai. Kenaikan cukai rokok otomatis membuat harga rokok semakin mahal. Dampaknya di lapangan masyarakat tetap saja merokok. Yakni, merokok dengan produk ilegal. ’’Ada juga yang beralih pada rokok tingwe atau ngelinting dewe (melinting sendiri, Red),’’ tuturnya. Ananto mengatakan, tahun lalu target pemasukan negara dari cukai rokok tidak terpenuhi. Dia memprediksi tahun ini juga tidak terpenuhi. (byu/ken/lyn/wan/car/res/c17/oki)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.