Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

1.377 Napi di Sulteng dapa Remisim 12 Langsung Bebas

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Gubernur H Longki Djanggola menyerahkan SK remisi kepada perwakilan napi di Lapas Kelas IIA Palu, kemarin (17/8). (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

PALU– Pemerintah memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada narapidana di seluruh Indonesia pada momen HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia, kemarin (17/8). Di Sulteng, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) Sulteng Iwan Kurniawan,SH,M.Si, sebanyak 1.377 narapidana (napi) yang mendapat remisi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 napi langsung bebas tepat pada tanggal 17 Agustus 2017. Hal itu disampaikan Iwan Kurniawan dalam acara penyerahan remisi kepada narapidana dan anak pidana oleh gubernur di Lapas Kelas IIA Palu, kemarin (17/8).

Ke-12 napi yang bebas masing-masing berasal dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Palu 2 orang, Lapas Luwuk 2 orang, Lapas Tolitoli 3 orang, Rutan Palu 3 orang, dan cabang Rutan Leok 1 orang. Sementara empat lainnya dari Lapas Palu mendapat remisi umum tambahan.

Iwan Kurniawan mengatakan, jumlah narapidana di Sulteng sebanyak 2.760 orang. Pemberian remisi kepada 1.377 narapidana yang terdiri besarnya remisi satu bulan sampai enam bulan.

Penyerahan surat keputusan remisi dilakukan oleh Gubernur H Longki Djanggola kepada sejumlah napi. Momentum itu disaksikan Ketua DPRD Sulteng H Aminuddin Ponulele, pejabat Polda Sulteng, jajaran Kemenkum dan HAM Sulteng, serta seluruh napi di Lapas Keluas IIA Palu.

Gubernur H Longki Djanggola berpesan kepada narapidana yang telah bebas agar berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. ‘’Kembalilah kepada keluarga, dan jadilah anggota masyarakat yang baik. Jadilah insan yang taat hukum, Insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan melindungi dan mengiringi keikhlasan dan ketulusan saudara untuk menjadi manusia yang bermartabat, bermanfaat dan berakhlak mulia,’’ kata Gubernur.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli kepada jajaran pemasyarakatan Kemenkum-HAM Sulteng. ”Kepada seruruh jajaran permasyarakatan tetaplah menjadi pelayan masyarakat yang mempunyai semangat mengabdi dengan tulus dan ikhlas, penuh dedikasi, memiliki komitmen untuk menjaga integritas moral, dan memiliki keyakinan untuk membangun permasyarakatan yang lebih baik,’’ kata Gubernur membacakan amanat Menteri Yosana Laoli.

Amanat Menteri menjelaskan remisi merupakan bentuk apresiasi pemerintah bagi narapidana dan anak pidana yang telah menunjukkan prestasi dedikasi dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan dengan baik serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan program pembinaan diharapkan dapat menstimulir setiap narapidana dan anak agar mampu melakukan self propelling adjustment. “Yaitu kemampuan menyesuaikan diri untuk kembali ke masyarakat dan ikut berperan aktif dalam pembangunan,” ujar Longki Djanggola.

Maksud lain dari pemberian remisi untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana. Serta menjadi stimulan dalam menghadapi deprivasi dan efek dekstruktif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Menteri juga menyinggung kontroversi mengenai pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana yang masih terus terjadi. Hal tersebut dikarenakan masih punitifnya pandangan masyarakat yang melihat pemidanaan dalam lapas sehingga jauh dari kata “maaf”. Ditambah belum adanya komitmen nyata dari jajaran pemasyarakatan terhadap masalah yang dihadapi.

“Ini terbukti dengan masih terjadinya pengendalian narkoba dari dalam lapas atau rutan, serta praktik jual beli hak warga binaan pemasayarakatan (WBP). Praktik yang tidak bertanggung jawab tersebut menjadi bukti bahwa perlu ada reformasi yang nyata dalam pelaksanaan tugas masyarakat,” kata Longki Djaggola membacakan amanat Menteri Yasonna.(cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.